Bisakah Partai Golkar Bebas dari Politik Transaksional?

Rapat Pengurus Pleno Golkar
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id – Partai Golkar berencana akan menggelar Munaslub dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan konflik dualisme yang terjadi di kubu Partai Golkar beberapa waktu lalu.

Sekjen Beri Kode DPD se-Indonesia Minta Airlangga Aklamasi Pimpin Golkar

Pengamat Politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi berpendapat, Golkar harus melakukan konsolidasi demokrasi dan konsolidasi Ideologi yang lebih baik dan semua itu harus dapat diwujudkan secara nyata bukan hanya dengan omongan saja. Menurutnya, juga harus ada transparansi dan regulasi yang lebih jelas bagaimana pendanaan partai.

“Jangan sampai setiap ada pertarungan kekuasaan partai, kadernya selalu disibukkan untuk cari modal bagaimana caranya agar bisa menang, jangan lagi ada seperti itu," kata Kristiadi bertajuk "Golkar Menuju Partai Progresif" di Jakarta, Rabu, 13 April 2016.

Di Hadapan Bamsoet, Airlangga Tegas Bilang Tak Ada Munas Golkar hingga Desember 2024

Direktur Potracking, Hanta Yuda berpandangan, agar Golkar dapat menjadi partai progresif harus terus menuju pada sebuah kemajuan yang ditunjukkan dengan pembaruan terus-menerus baik untuk internal maupun eksternal partai.

"Kalau Golkar punya pembaruan ke depannya, harus bisa menjalankan politik baru, ke depan tidak boleh lagi ada politik uang," katanya.

Lodewijk Paulus Kembali Jabat Sekjen Partai Golkar

Munaslub yang segera digelar bakal menjadi ujian terdekat bagi Golkar apakah bisa lepas dari politik transaksional atau tidak. "Jadi nantinya akan dapat terpilih orang-orang terbaik yang jadi pemimpin," ujarnya.

(mus)

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan

Puji Kinerja Airlangga, Luhut: Kalau Ada yang Gosok dari Luar, Kita Lawan Siapa Pun Itu

Menurut Luhut, kepemimpinan Airlangga Hartarto sudah teruji dengan pencapaian suara Golkar yang melonjak di Pileg 2024.

img_title
VIVA.co.id
16 Maret 2024