- VIVA.co.id/ Moh. Nadlir
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan sikap pemerintah terkait Peristiwa 1965 sudah bulat. Warga Negara Indonesia diminta tidak lagi saling salah menyalahkan, tidak lagi menyulut kebencian. Dengan begitu, masalah-masalah masa lalu menjerat dan menjebak bangsa ini untuk bergerak maju dapat dihilangkan.
“Jadi itulah yang terbaik dari hasil diskursus, hasil diskusi, hasil perbincangan yang cukup panjang dari berbagai sudut pendekatan. Dari kesejarahan dari hukum pidana dan tata negara, dari politik, mengundang pakar-pakar, itu yang terbaik," jelasnya di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta Timur, Sabtu, 1 Oktober 2016.
Ia meminta agar tidak ada lagi pihak yang mendengarkan pihak luar negeri terkait tragedi 1965. Pasalnya, apabila mendengar pihak luar negeri, tragedi 1965 tidak akan bisa terselesaikan.
"Kamu itu luar negeri atau dalam negeri? Kalau semua pendapat luar negri, pendapat semua orang didengarkan dan diikuti, enggak bisa selesai. Maka tadi frasa kan sudah jelas, frasa itu loh jadi untuk menyelesaikan itu harus ada satu frasa, harus ada arah. Kebijakannya ke mana, jangan sampai masing-masing punya pendapat dan harus dimenangkan, enggak bisa," kata dia.
Menurutnya, satu persatu kasus pelanggaran HAM lain akan diselesaikan, karena tidak dimungkinkan bila dilakukan secara serentak bersama-sama dan perlu waktu untuk itu.
"Satu-satu tadi diselesaikan, terlalu banyak untuk diselesaikan jadi kalau serentak nanti bagaimana, satu-satu karena ini kan perlu waktu, perlu kearifan, perlu satu pemikiran yang mendalam, perlu satu kebijakan untuk menyelesaikan itu," kata dia.
Prabowo Bilang Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Elite PDIP Beri Penjelasan Begini
Elite PDIP menyampaikan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang mengatakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia, tak dapat diklaim milik kelompok tertentu.
