- ANTARA / Ronny NT
VIVA.co.id – Pemerintah, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sedang membahas pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Tapi dapat dipastikan, pembahasan tidak akan selesai dalam satu masa pemerintahan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menilai akan sulit bagi pemerintah mengeksekusi pemindahan ibuota pada sisa akhir masa pemerintahan Joko Widodo, meskipun hasil kajian bisa cepat rampung. Menurutnya, dibutuhkan komitmen kuat pemerintah selanjutnya untuk melanjutkan rencana pemindahan ini.
“Butuh suatu kepastian dari pemerintah berikutnya. Jangan sampai sudah maju separuh, tahu-tahu berhenti. Kemauan politik tetap penting," kata Bambang.
Menyoal pemindahan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, pemindahan ibukota memang sedang dalam kajian Bappenas. Dia menjelaskan, kajian pemindahan ini merupakan rencana jangka menengah panjang.
"Betul kajiannya sudah mulai dilakukan, tapi itu termasuk rencana jangka menengah-panjang. Misal 10-20 yang akan datang," ujar Hendrawan saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu, 12 April 2017.
Menurut poltisi PDI Perjuangan ini, rencana pemindahan mulai dikaji guna melihat kesiapan pemerintah hingga beberapa tahun yang akan datang. Apakah sudah tepat, ibukota akan dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
"Itu kan Pak Bambang baru bicara sekarang saja. Masih banyak hal-hal yang perlu dikaji untuk pemindahan ini," katanya.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait hal ini. Juga langkah-langkah yang akan diambil dengan pemindahan ibukota.
Seperti diketahui, wacana ini juga sudah dibicarakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Saat itu, ibukota akan dipindah dari Jakarta ke Bandung, Jawa Barat. Rencana ini batal karena ada perang dunia II.
Kemudian pada 2010, wacana ini sempat mengemuka kembali. Muncul perdebatan bahwa ibukota akan dipindah agar terpisah dari pusat perekonomian Indonesia.
Saat ini calon kuat pengganti Jakarta akan berada di wilayah tengah kepulauan Indonesia. Dengan berporos di tengah pulau, maka akses pemerintah dalam menyalurkan bantuan pun bisa efektif. Terutama terhadap negara-negara di kawasan timur Indonesia.
