- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hak DPR secara institusi untuk berkomunikasi dengan lembaga tinggi negara lain, termasuk bersurat kepada Presiden. Namun, menurutnya, terkait nota keberatan pencegahan Setya Novanto yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP, DPR tidak perlu ikut campur terlalu jauh.
"Tentunya, kami menghormati itu, tetapi jangan juga DPR dilibatkan terlalu jauh. Apalagi, sampai diperhadapkan terbuka dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Doli kepada VIVA.co.id lewat pesan singkat, Kamis 13 April 2017.
Karena itu, Doli berharap, DPR bisa lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang. Ia mengatakan, KPK perlu didukung untuk dapat berkonsentrasi bekerja tanpa terganggu dengan tekanan dan teror politik.
"Mengenai isi surat DPR yang meminta agar Presiden mencabut cekal Setya Novanto yang merupakan permintaan dari KPK, kembalikan saja sepenuhnya kepada sikap Presiden," ungkap Pengurus Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) tersebut.
Menurutnya, Presiden percaya penuh kepada KPK dalam melakukan tugasnya dalam memberantas korupsi.
"Sebaliknya, jika Presiden berbeda sikap dan langkahnya dengan KPK, bisa saja kemudian timbul tafsir yang menempatkan Presiden seakan tebang pilih, atau ikut terlibat mengintervensi kerja KPK, serta tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.
Pencegahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, mendapatkan nota protes dari pimpinan DPR kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, pencegahan ini merugikan tugas Novanto sebagai Ketua DPR, termasuk tidak bisa menghadiri pertemuan internasional. (asp)
