- VIVA.co.id/Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, berharap koleganya sesama pimpinan DPR tak perlu melayangkan protes atau nota keberatan kepada Presiden Joko Widodo mengenai pencegahan dia ke luar negeri (cekal) karena terkait penyelidikan kasus korupsi e-KTP. Dia mengatakan secara pribadi tidak sepakat dengan nota keberatan tersebut.
"Surat (nota keberatan), saya mengimbau untuk tidak dilakukan," kata Novanto singkat ketika ditemui di Gedung DPR Senayan, Selasa 18 April 2017.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, dia akan mengikuti seluruh proses hukum yang harus dijalaninya termasuk pencegahannya ke luar negeri karena status sebagai saksi untuk kasus korupsi proyek e-KTP yang tengah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya memang saya sejak awal, memang masalah pencekalan itu saya akan jalani semua yang menjadi proses hukum akan dilakukan oleh KPK," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.
"Dan saya sangat kooperatif," kata dia lagi.
Sebelumnya, DPR disebut bakal urung mengirim nota keberatan kepada Presiden Joko Widodo terkait pencegahan Novanto ke luar negeri. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.
"Saya dengar informasinya, pimpinan mengurungkan untuk mengirim ke Presiden," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 17 April 2017.
Bambang sendiri menilai sudah baik jika surat itu tidak dikirimkan. Menurut dia, pencegahan ke luar negeri adalah kewenangan penyidik KPK untuk kepentingan pendalaman kasus korupsi e-KTP. (ren)
