Soal Reshuffle, Jokowi Harus Terapkan Politik Tanpa Syarat

Presiden Joko Widodo.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/IORA Summit 2017/Rosa Panggabean

VIVA.co.id – Sinyal reshuffle yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat 2017 Sabtu kemarin menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Pengamat Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, reshuffle bukanlah sekadar bagi-bagi kekuasaan, lebih dari itu presiden harus betul-betul menempatkan orang sesuai kapabilitasnya. 

AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle

"Perlu kami ingatkan, reshuffle pada dasarnya bukan soal bagi-bagi kekuasaan. Presiden pernah menyampaikan bahwa kabinet kerja, tanpa syarat, bukan bagi-bagi kekuasaan. Presiden harus menempatkan seseorang sesuai dengan keahlian, kemampuan, soal figur yang ada di Kementerian," ujar Pangi saat dihubungi VIVA.co.id, Senin 24 April 2017.

Pangi menjelaskan, bukan soal partai dan berapa kursi, tapi bagaimana memilih menteri yang bisa memperbaiki performa kinerja Kementerian secara segala keseluruhan.

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN di Istana, Moeldoko ke Mana Tak Nongol?

Sejauh ini, menurut Pangi sudah tiga kali reshuffle tidak berefek kepada pemerintahan. Tentu publik bertanya-tanya kenapa reshuffle tidak ada relevansi dengan pemerintahan?

"Sejauh ini tiga kali reshuffle tidak ada relevansi, serhingga reshuffle hanya dinilai seperti otak-atik saja. Jangan sampai berapa kali reshuffle tapi enggak ada efek," tegas Pangi.

Jokowi Lakukan Reshuffle, Ini Deretan Menteri Terbaru Kabinet Indonesia Maju

Ia menambahkan, presiden sejauh ini belum menemukan orang yang tepat, karena konflik interest terlalu tinggi. Persoalan fundamental belum bisa terselesaikan dalam pemerintahan.

"Memang presiden mempunyai hak prerogatif, kalau menteri tidak sejalan tidak dapat apa yang mau presiden, maka akan mengganggu kinerja pemerintahan," tuturnya.

Ditegaskan Pangi, terkait kinerja menteri pasti ada indikator pencapaian, tidak mungkin presiden mempertahankan menteri yang tidak kapabel. "Presiden juga punya target. Sejauh ini yang ditangkap publik bukan reshuffle kerja, tapi lebih ke koalisi partai," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya