VIVA.co.id - Partai Keadilan Sejahtera menegaskan tetap konsisten mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi. Partai itu juga tetap menolak penggunaan hak angket untuk KPK.
"Dari awal PKS memandang bahwa hak angket KPK tidak perlu dilakukan, meski ada pihak-pihak yang tidak puas dengan kinerja KPK," kata Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, di Yogyakarta pada Senin, 10 Juli 2017.
Hidayat berpendapat, Panitia Khusus Hak Angket KPK diharapkan juga tidak membuat KPK gamang dalam pemberantasan korupsi. "KPK harus kuat dan tidak perlu gamang saat menjalankan tugas memberantas korupsi," ujar mantan Presiden PKS itu.
Namun Hidayat mengingatkan, KPK semestinya tak tebang pilih kasus. Dia mencontohkan sikap KPK yang seolah pilah-pilih kasus, operasi tangkap tangan kasus suap dengan nilai hanya ratusan juta rupiah, sementara kasus besar bernilai miliaran rupiah, seperti dugaan korupsi pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta, nyaris tak tersentuh.
"Kasus Sumber Waras itu nilainya miliaran rupiah, namun sama sekali tak disentuh. Bahkan jubir (juru bicara) KPK menyatakan, jika ada pihak lain yang akan mengungkap, dipersilakan, maka ini suatu pernyataan yang sangat ironis dengan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi," ujarnya. (ren)
Pengamat Sebut Hak Angket Berpotensi Layu Sebelum Berkembang, Ini Alasannya
Rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dapat berimbas kepada hak angket yang pernah diwacanakan Ganjar Pranowo lewat PDIP
