Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 13 Juli 2017 | 15:19 WIB
  • Gerindra: Pemerintah Cenderung Langgar Undang-undang

  • Oleh
    • Syahrul Ansyari,
    • Lilis Khalisotussurur
Gerindra: Pemerintah Cenderung Langgar Undang-undang
Photo :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Menko Polhukam Wiranto (kiri) bersama Menkominfo Rudiantara (kanan) saat jumpa pers.

VIVA.co.id - Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Muhammad Syafii, menilai terbitnya Perppu Pembubaran organisasi masyarakat menunjukkan pemerintah gagal memahami eksistensi ormas. Karena, apa yang dirumuskan oleh anggota DPR dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas, sudah sangat aspiratif, memahami fungsi eksistensi ormas di Indonesia.

"Tapi ternyata pemerintah hari ini kan cenderung melanggar UU," kata Syafii di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

Ia melanjutkan sikap pemerintah juga menunjukkan bahwa jika ada keinginan yang sulit tercapai dengan UU yang ada, maka pemerintah tidak akan berupaya. Tapi cenderung keinginannya harus tercapai. Akibatnya hukum yang ada harus diterabas.

"Perppu ini kan menjadi sangat murahan, karena dalam UUD Presiden memang berkewenangan mengeluarkan Perppu, tapi dalam ihwal yang memaksa. Tolong digambarkan dong kegentingan yang sangat memaksa saat ini," kata Syafii.

Syafii menilai yang memaksa saat ini justru pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah ia anggap semena-mena dan otoriter.

"Sangat (dipaksakan), ya tadi itu peraturan hukum itu yang tidak diikuti, ia ingin keinginanya yang bisa dicapai walaupun ia menerabas hukum. Jadi Perppu ini bentuk penerabasan, karena persyaratan yang diinginkan kegentingan yang memaksa tidak ada," kata Syafii.

Menurutnya, yang genting justru pidato Megawati yang mengatakan tidak perlu percaya pada akhirat karena akhirat ramalan masa depan dan belum terbukti. Karena belum ada yang pulang dari akhirat itu sudah genting, itu bisa memicu kegentingan yang memaksa.

"Yang genting itu pidato Megawati, yang mengatakan tidak perlu percaya pada akhirat karena akhirat ramalan masa depan dan belum terbukti, karena belum ada yang pulang dari akhirat itu sudah genting. Itu bisa memicu, itu kegentingan yang memaksa. Jadi bukan ormas-ormas yang memaksa yang membuat situasi genting, tapi pidato Megawati dan kecenderungan pemerintah melanggar hukum," kata Syafii.

Pada pidato politik dalam acara ulang tahun partainya di Jakarta Convention Center, Selasa, 10 Januari 2017, Megawati pernah menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang memiliki ideologi tertutup. Menurutnya, ideologi tertutup tersebut bersifat dogmatis dan tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup dari masyarakat.

Di sisi lain, dia menilai para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan dirinya sebagai pembawa "self fulfilling prophecy", para peramal masa depan.

"Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya," kata Mega. Baca selengkapnya di sini.