Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 13 Juli 2017 | 16:10 WIB
  • Aher Sebut Survei Pilkada Jabar Selalu Meleset

  • Oleh
    • Dedy Priatmojo,
    • Fajar Ginanjar Mukti
Aher Sebut Survei Pilkada Jabar Selalu Meleset
Photo :
  • VIVA.co.id/Suparman
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

VIVA.co.id – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meragukan hasil-hasil survei yang menunjukkan tingkat potensi keterpilihan sejumlah tokoh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018. Pilkada Jabar sendiri merupakan satu dari 171 Pilkada yang akan diselenggarakan serentak pada 27 Juni 2018.

Sejumlah survei yang diselenggarakan belakangan menyebut sejumlah nama seperti Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, Sekretaris Daerah Iwa Karniwa, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mantan Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf, hingga pendakwah Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai tokoh-tokoh yang memiliki kemungkinan terpilih menjadi Gubernur Jabar 2018-2023.

Menurut Aher, pemenang Pilkada Jabar sulit diprediksi melalui survei. Aher berkaca kepada kemenangan sebanyak dua kali, di Pilkada Jabar 2008, dan 2013. Aher yang juga politikus PKS ini mengaku jarang diprediksi menang dalam survei yang diselenggarakan menjelang dua Pilkada yang telah berlalu itu.

"Survei itu jadi patokan. Tapi untuk Jabar, survei itu selalu meleset ya. Saya katakan begitu karena saya dua kali pengalaman. Ya, saya tidak pernah diunggulkan tahun 2008, tidak diunggulkan juga tahun 2013, tapi saya menang. Itu Jawa Barat. Jadi hati-hati," ujar Aher di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.

Lebih lanjut, Aher mempersilahkan siapa saja tokoh yang memiliki keyakinan mampu menjadi Gubernur Jabar berikutnya. Termasuk Aa Gym yang selama ini jarang terdengar namanya di bidang politik maupun pemerintahan.

Aher hanya meminta tokoh-tokoh itu mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu prosedur penjaringan oleh partai politik, dan prosedur pencalonan yang ditetapkan pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Semua orang punya hak untuk maju, untuk memilih dan dipilih. Tentu kan mekanismenya ada ya. Apakah sampai titik akhir dan dicalonkan (partai politik), itu kan tergantung mekanismenya. Kalau mekanisme partai adakah partai yang mencalonkan, seperti itu. Kalau mekanisme independen juga bisa kan, sampai pada memenuhi persyaratan independen, kan begitu," ujar Aher.