Isu Reshuffle Makin Santer, Ini Reaksi Jokowi

Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • REUTERS/Beawiharta

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Penegasan itu, menyangkut kabar yang mencuat belakangan ini.

AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle

“Enggak ada reshuffle hari ini, enggak ada. Minggu ini juga enggak ada,” kata Jokowi, dalam kunjungan kerjanya ke Perumahan Pesona Bukit, Batuampar, Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis 13 Juli 2017.

Kabar reshuffle sejumlah menteri mencuat di beberapa media dalam beberapa hari ini. Sejumlah posisi dikabarkan digeser atau diganti. Bahkan ada yang menyebut, reshuffle dilakukan pada pekan ini.

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN di Istana, Moeldoko ke Mana Tak Nongol?

Mencuatnya isu tersebut, mendapat tanggapan dari sejumlah partai. Termasuk PDI Perjuangan, yang menyinggung beberapa pos menteri yang layak diganti seperti Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, sejak dipilih menjadi menteri yang mengurusi perusahaan milik negara, Rini dianggap melenceng dari program prioritas pemerintah yang dirumuskan dalam Nawacita.

Jokowi Lakukan Reshuffle, Ini Deretan Menteri Terbaru Kabinet Indonesia Maju

Hal itu ditunjukkan ketika audit temuan Badan Pemeriksan Keuangan menyatakan kerja sama PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings merugikan negara dan melibatkan Rini di dalamnya.

"Ketika kerjanya itu ternyata tidak sejalan dengan garis kebijakan ekonomi Bapak Presiden, ya partai memberikan masukan," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juli 2017.

Hasto mengatakan, usulan kepada Presiden itu oleh partainya bukan bersifat masalah pribadi.

Pertimbangan lain, kata Hasto, kebijakan Rini kerap kali disebut menguras uang negara, seperti permintaannya untuk menyuntikkan modal kepada sejumlah perusahaan pelat merah.

"Kami berbicara aspek kebijakan-kebijakan politiknya. Kebijakan penyertaan modal negara (PMN) ketika subsidi BBM dikurangi, kemudian dipindahkan ke BUMN. Apakah itu hal yang tepat? Terkait dengan perpanjangan Pelindo II, apakah itu hal yang tepat?" ujar Hasto.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya