Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Jumat, 14 Juli 2017 | 11:32 WIB
  • PDIP Dinilai Suka Usik Menteri Jokowi

  • Oleh
    • Dedy Priatmojo,
    • Agus Rahmat
PDIP Dinilai Suka Usik Menteri Jokowi
Photo :
  • ANTARA/Ismar Patrizki
Kongres PAN : Drajad Wibowo

VIVA.co.id – Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad H Wibowo, menilai wajar kalau PDI Perjuangan mempersoalkan loyalitas partai koalisi dalam mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo.

Dradjad, yang sempat menjadi Wakil Ketua Umum PAN ini menilai, sah-sah saja kalau PDIP punya harapan agar semua partai koalisi yang duduk di kabinet, mendukung penuh kebijakan pemerintah.

"Harus diakui, PAN beberapa kali mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden, seperti dalam Pilgub DKI 2017. Presiden kan secara formal netral. Sementara PAN, termasuk Ketua Dewan Kehormatan Pak Amien Rais dan Ketua MPP Mas Tris (Sutrisno Bahir) yang juga Ketua KEIN, aktif berkampanye mengalahkan Ahok," kata Dradjad, saat dihubungi, Jumat 14 Juli 2017.

Kebijakan pemerintah yang terbaru, yakni terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, juga tidak mendapat persetujuan PAN.

"Pak Amien Rais bahkan sering berseberangan dengan Presiden. Pak Amien menjadi salah satu tokoh kunci demo 411/212 dan seterusnya, di mana banyak sekali kader PAN yang turun ke jalan. Jadi wajar jika PDIP melalui Mas Hasto (Sekjen) bersikap seperti itu," jelas Dradjad.

Namun, ia juga mengingatkan perbedaan sikap antara pemerintah atau Presiden Jokowi dengan partai pendukung, tidak hanya PAN. Bahkan PDIP sendiri kerap kali berseberangan dengan Jokowi.

Dia mencontohkan masalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Sejak awal, dari kasus Rini dilarang ikut rapat Komisi VI DPR, PDIP adalah yang paling kencang. Padahal Rini adalah pembantu Presiden Jokowi, bahkan sering menjadi andalan Presiden.

"Mulai dari penolakan Rini hadir di Komisi VI, kritik keras terhadap PMN bagi BUMN hingga kasus Pelindo 2 Jakarta International Container Terminal (JICT) dan proyek Semen Indonesia di Rembang. PDIP selalu menggoyang Rini. Sementara di seberangnya, Presiden Jokowi terlihat mengandalkan Rini," ujar Dradjad.

Persoalan ini kemudian meruncing ke masalah reshuffle kabinet. Salah satu nama yang beredar bakal dicopot, adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, yang juga kader PAN.

Bagi Dradjad, baik PDIP maupun PAN sama-sama bandel. Meski diakuinya, PAN sedikit lebih bandel dari partai berlambang kepala banteng itu.

"Apakah itu akan membuat Presiden menggusur PAN dari kabinet? Atau Presiden justru memberi tambahan kursi politik bagi PAN, entah di dalam atau di luar kabinet. Saya tidak tahu. Itu kewenangan Presiden sepenuhnya," jelas Dradjad.

Tetapi kebandelan partai koalisi dalam sistem pemerintahan, tidak hanya terjadi di Indonesia. Dradjad mencontohkan, di Amerika Serikat, beberapa senator Partai Republik sangat keras menghajar Presiden Donald Trump.

Di Inggris, lanjut dia, ada tujuh anggota the House of Lords dari Partai Konservatif pernah menyeberang mengalahkan Perdana Menteri Theresa May dalam pemungutan suara terhadap draf UU Brexit.

"Jadi itulah realitas politik. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Presiden Jokowi," kata Dradjad.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyentil partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo, yang dinilainya tidak solid dalam menyuarakan setiap kebijakan. Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya awak media terkait sikap Partai Amanat Nasional yang sering berseberangan dengan pemerintah.

"Dalam konteks seperti itu hal yang wajar apabila Presiden dalam menjalankan seluruh garis kebijakan politiknya juga mendapatkan dukungan sepenuhnya dari partai," kata Hasto di kantor PDIP, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.

Hasto berharap agar parpol pendukung tak setengah-setengah dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Jika memang terus berseberangan, maka Jokowi sebagai Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi," ujar Hasto. (ase)