Dorong Ada Reshuffle, Partai-partai Tak Setia Perlu Dihitung

Deklarasi koalisi PDIP dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem.
Sumber :
  • VIVAnews/ Rohimat Nurbaya

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo diminta untuk menyolidkan partai koalisi pengusung pemerintah, agar kompak mendukung program pro rakyat, sehingga bisa berjalan mulus hingga Pemilu 2019. Karena itu, Politikus PDI Perjuangan, TB Hasanuddin menilai tak masalah jika Presiden ingin melakukan perombakan kabinet, atau reshuffle.

Deretan Fakta Unik Rabu Pon, Tanggal Kramat Presiden Jokowi

"Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini, atau tidak sama sekali," kata Hasanudin, saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu 15 Juli 2017.

Pria yang akrab disapa Kang Hasan ini pun menjelaskan, komposisi kabinet kerja Jokowi harus proporsional.

Heboh Isu Reshuffle Menteri Kabinet Jokowi, Mardiono: Yang Tahu Hanya Presiden

Dalam pandangan Anggota DPR itu, konstelasi politik di Pemilu 2019, tidak akan jauh berbeda dengan peta politik pada 2014. Dua kekuatan pada Pilpres 2014, antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan tetap di kutub masing-masing pada Pemilu 2019. 

Namun. yang berbeda kata dia, adanya dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo, namun kini mendukung pemerintah.

AHY Petik Buah Apel, Sinyal Kuat Bakal jadi Menteri Baru Jokowi?

Terakhir misalnya, dalam persoalan pro-kontra terhadap Perppu Ormas juga dinilai memerlukan koalisi yang bisa mendukung Presiden dengan solid.  

Presiden Jokowi, menurutnya, harus benar-benar menggunakan momentum reshuffle sebagai upaya konsolidasi. Presiden diminta tegas terhadap partai-partai yang ada dalam koalisi pemerintah, namun tidak setia dalam setiap pengambilan kebijakan.  

"Maka, orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019, akan tetap menjadi pertarungan dua kubu, yaitu KIH (Koalisi Indonesia Hebat) plus versus KMP minus Golkar dan PPP," kata dia. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya