Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Sabtu, 15 Juli 2017 | 20:49 WIB
  • PDIP Sindir PAN karena Beda Sikap dengan Pemerintah

  • Oleh
    • Amal Nur Ngazis,
    • Eka Permadi
PDIP Sindir PAN karena Beda Sikap dengan Pemerintah
Photo :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

VIVA.co.id – Partai Amanat Nasional dianggap membelok dari koalisi pemerintah, dalam menyikapi Perppu Ormas dan Revisi Undang Undang Pemilu. Politikus PDIP, Arteria Dahlan menganggap, perbedaan yang dimunculkan oleh PAN saat ini tidaklah tepat.

"Saat ini kan pemerintah punya kebijakan yang cenderung tidak populer, yang harus diambil guna kepentingan yang lebih besar. Harusnya semuanya mendukung, paling tidak mendapat dukungan dari semua anggota koalisi partai pendukung pemerintah," katanya melalui pesan singkat, Sabtu 15 Juli 2017.

Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, perbedaan pendapat sebenarnya sebagai sesuatu yang sah dan wajar di negeri ini. Namun harus dipahami perbedaan pendapat tersebut ada batasannya. 

"Etika dan adabnya tatkala pemerintah telah mengambil kebijakan, ya semua perbedaan itu harus melebur menjadi kesepahaman untuk mendukung kebijakan yang diambil. Jadi enggak etis dan kurang elok kalau mempertontonkan perbedaan," paparnya.

Arteria menuturkan, koalisi pemerintah ini harus seiring, sejalan dalam keadaan dan kondisi apa pun. Hal ini sebagai bagian dari komitmen moral. "Politik itu kan etika dan moral muatannya," tegas Arteria.

Menurutnya, seharusnya partai anggota di koalisi pemerintah memahami dalam menjalankan pemerintahan, kubu berkuasa seringkali beririsan dengan banyak kepentingan. Dalam kondisi tertentu pemerintah seringkali harus mengambil langkah yang tidak populer untuk kebaikan dan kepentingan yang lebih besar. 

"Harusnya kan kita bangun optimisme ke publik, minimal dengan meyakinkan bahwa tujuan penerbitan Perppu baik. Kalau ada kekhawatiran penyimpangan itu akan menjadi tugas kita semua untuk mengawasinya. Bukan sebaliknya menyatakan sikap yang bertentangan dengan membangun argumentasi yang mencemaskan dan tidak konstruktif," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto menanggapi tudingan partainya tidak loyal terhadap pemerintah. "Kalau PAN tak loyal. Tanya ke PDIP. PDIP paling sering juga soroti kebijakan pemerintah. PDIP paling keras minta Rini di-reshuffle. Jadi, saran saya PDIP sebaiknya urus rumah tangga sendiri," kata Yandri di warung daun, Jakarta, Sabtu 15 Juli 2017.

Ia menegaskan, tudingan PAN selalu berseberangan dengan pemerintah juga keliru. Sehingga, dia meminta partai lain tak ikut campur urusan partai lain. Ia juga meminta agar saling menghormati. "Karena tata cara mengelola masing-masing organisasi partai ada caranya. Nah, terhadap saran Nasdem agar kami keluar, kami serahkan kepada Pak Jokowi. Kami kan berkoalisi dengan Pak Presiden Jokowi dan pemerintah, dan Pak Jokowi yang mengajak kami masuk ke pemerintah. Menurut Pak Jokowi tidak efektif, efisien, tidak menguntungkan lagi, pak Jokowi yang memutuskan," kata Yandri.

Ia menjelaskan, PAN tidak selalu berseberangan dengan pemerintah. Tetapi, dia mengakui, memang PAN berseberangan hanya pada dua isu di antaranya Perppu Ormas dan Pilkada DKI. (mus)