Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Senin, 17 Juli 2017 | 13:49 WIB
  • Politikus PDIP Sebut Tak Ada Pertikaian dengan PAN

  • Oleh
    • Syahrul Ansyari,
    • Reza Fajri
Politikus PDIP Sebut Tak Ada Pertikaian dengan PAN
Photo :
  • Istimewa
Politisi PDIP, Ahmad Basarah.

VIVA.co.id - Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menilai, tidak ada suasana memanas antara partainya dengan Partai Amanat Nasional di tengah munculnya isu reshuffle kabinet. Menurutnya, ini hanya dinamika politik biasa.

"Sebenarnya beliau (Hasto Kristiyanto) hanya berpendapat bagaimana seharusnya hubungan yang ideal antara partai pendukung pemerintah. Pendapat itu jangan diterjemahkan sebagai sikap pertikaian di antara partai pendukung," kata Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.

Menurut Basarah, permasalahan yang terlihat antara pemerintah dengan parpol pendukung khususnya PAN adalah komunikasi yang kurang intens sehingga kurang ada kesamaan pikiran.

"Kalau saya lihat yang terjadi antara PAN dan pemerintah terletak kurang efektifnya komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dengan parpol pendukungnya termasuk PAN," ujar dia.

Basarah mengatakan, dalam konteks evaluasi kinerja pemerintah, presiden sendiri punya tanggung jawab individual untuk melakukan evaluasi menteri. Sedangkan para menteri juga menurut dia harus bisa melakukan otokritik atas kinerjanya sendiri.

"Jangan-jangan pembantu presiden yang nggak mampu terjemahkan visi-misi presiden, termasuk di dalamnya menjaga relasi dukungan antarparpol pendukung," kata Basarah.

Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasti Kristiyanto, menyinggung parpol yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Meski tak menyebut secara gamblang, Hasto menegaskan perbedaan sikap partai pendukung itu ditunjukkan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membutuhkan dukungan di parlemen.

Hasto berharap, agar parpol pendukung tak setengah-setengah dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Jika memang terus berseberangan, Jokowi sebagai Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi.

"Ketika partai menyatakan mendukung, tetapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi."  (mus)