- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan partainya telah melakukan sejumlah langkah atas penetapan Ketua Umumnya, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP oleh KPK. Setidaknya ada dua jurus yang sudah disiapkan, baik sisi hukum maupun politik, salah satunya membentuk tim advokasi.
"Novanto sebagai pribadi tentu mengangkat pengacara. DPP Partai Golkar membentuk tim advokasi baik secara internal dan eksternal secara hukum. Itu antisipasi yang pertama," kata Nurdin usai rapat Fraksi Golkar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.
Ia melanjutkan, untuk proses politik, Sekjen Golkar sengaja datang ke DPR menghadiri pleno fraksi untuk memberi motivasi juang pada para anggota DPR. Lalu fraksi Golkar memastikan kepentingan rakyat harus didahulukan.
"Tak boleh kita kendor semangatnya. Tak boleh merasa malu. Dan tidak boleh kita mengabaikan dari kepentingan yang lebih besar. Karena itu segala proses politik di DPR, Partai Golkar harus tetap berperan bahkan pebih berperan lagi dibanding sebelum ketua umum jadi tersangka," kata Nurdin.
Ia melanjutkan RUU Pemilu juga belum diputuskan. Padahal RUU ini sangat menentukan nasib bangsa terhadap proses demokrasi. Sehingga Fraksi Golkar memastikan tak akan terpengaruh sedikitpun terhadap penetapan tersangka ini.
"Antisipasi terhadap proses konsolidasi. Konsolidasi oganisasi, pemenangan pemilu, dan program. Saya punya keyakinan yang kuat DPP, DPD I, sampai desa, pengaruh kinerja partai, proses program dan pemenangan tidak akan terpengaruh jauh untuk memperburuk citra Golkar, saya punya keyakinan kuat," kata Nurdin. (ren)
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
