- VIVA.co.id/ Agus Rahmat.
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menghormati langkah sejumlah pihak seperti Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, yang menggugat undang-undang pemilu yang baru disahkan DPR, Jumat 21 Juli 2017 dini hari tadi. Menurut Presiden, adalah hak masyarakat untuk mengajukan gugatan kalau merasa tidak setuju.
"Ya ini kan negara hukum, negara demokrasi sekaligus negara hukum. Ya kalau ada yang tidak puas dengan keputusan yang sudah diputuskan di DPR ingin menempuh jalur di MK ya dipersilakan. Memang itu ada mekanismenya," kata Jokowi, usai menutup Mukernas II PPP, di Ancol Jakarta Utara, Jumat 21 Juli 2017.
Perdebatan panjang di DPR hingga menghasilkan keputusan presidential threshoald atau PT 20-25 persen, menurut Presiden harus dihormati.
"Kita sangat menghormati apa yang sudah diputuskan oleh DPR sampai tengah malam. Saya juga ikuti terus dan kita hormati putusan itu," kata Jokowi.
Bahwa yang terjadi di parlemen, menurut Jokowi, adalah demokrasi yang dianggapnya sudah berjalan dengan baik. Dengan disahkannya oleh DPR, Jokowi ingin pemerintahan berjalan lebih efektif dan lebih baik lagi.
"Kita ingin agar UU Pemilu ini kualitas demokrasi kita, kualitas penyelenggaraan kita bisa lebih baik lagi," kata Jokowi. (one)
Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat
Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat
