DPD Golkar se-Indonesia Pertahankan Setya Novanto

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan pimpinan DPD Partai Golkar
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Edwin Firdaus.

VIVA.co.id - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar se-Indonesia, menyatakan tetap mendukung seluruh kebijakan yang diputuskan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. DPD tetap solid mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin

"Kami mendukung seluruh poin yang ditetapkan DPP (Golkar), karena sejalan dengan yang kami rapatkan tadi malam," kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, mengungkapkan hasil rapat DPD I Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 22 Juli 2017.

Menurut Ridwan, pada Jumat malam, Ketua DPD Partai Golkar dari 32 provinsi menghadiri pertemuan dengan DPP Partai Golkar yang dihadiri juga Ketua Umum Setya Novanto dan Ketua Harian Nurdin Halid.

Polisi Didesak Segera Usut Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Stop Kasus e-KTP

Agenda pertemuan sekaligus merespons dinamika politik terkait penetapan Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami meminta dipertemukan langsung dengan Setya Novanto. Kami dengar secara seksama apa yang terjadi sesungguhnya," kata Ridwan.

Respon Jokowi Usai Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Dari pertemuan itu, DPD Partai Golkar menyepakati tiga hal. Pertama, yaitu DPD mendukung seluruh poin yang ditetapkan DPP. Salah satunya, untuk tidak mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Kedua, DPD I akan mensosialisasikan semua keputusan DPP kepada semua jajaran pengurus Partai Golkar di tingkat bawah. Ketiga, DPD I mengimbau kepada DPP untuk segera membuat strategi pembelaan hukum bagi Setya Novanto.

Dikatakan Politikus asal Sulawesi Tenggara (Sultra) itu, kepemimpinan Novanto dan Sekjen Idrus Marham sudah terbukti di internal Partai Golkar. Di bawah kepemimpinan Novanto, Partai Golkar berhasil mendapatkan suara di atas 58 persen dalam pemilihan kepala daerah.

"Masalah hukum adalah perjalanan pribadi dia (Novanto). Kami ingin mempertahankan soliditas," kata Ridwan. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya