- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA.co.id – Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon merespons polemik Arief Poyuono yang berbuntut ancaman koalisi organisasi buruh menarik dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Selain itu, Arief sempat mengeluhkan lebih baik dirinya kembali ke PDIP daripada menjadi kader Gerindra.
Bagi Fadli, keinginan Arief tak ada masalah. Pasalnya, kader Gerindra memiliki latar belakang yang berbeda dan partai tak akan kehilangan potensi suara dukungan.
"Ya itu sih pilihan, enggak ada masalah. Kita juga ada banyak dari kader-kader partai lain. Kita itu banyak tokoh-tokoh dan bermacam latar belakang. Jadi enggak hilang stoklah," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, 3 Agustus 2017.
Ia menambahkan kalau masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan, diklarifikasi, dan dipertanggungjawabkan oleh Arief Poyuono. Persoalannya, pernyataan Arief dinilai telah crossing the line meski bersifat pribadi.
"Kita enggak mau menjatuhkan (PDIP), walaupun itu kompetitor tapi di sisi lain itu adalah mitra dalam demokrasi. Jadi itu yang terserah bersangkutan, harus ada pertanggungjawaban. Jadi, itu bukan sikap partai. Dan beberapa kali memang membuat blunder," lanjut Fadli.
Ia tak ingin ketika ada pengurus yang bicara menuding seperti pernyataan Arief, akhirnya menjadi beban partai. Kecuali yang diucapkan memang benar dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
Fadli juga heran bila Gerindra tak dianggap memperjuangkan kepentingan buruh.
"Tapi ini kan nggak seperti itu, kita ikuti mekanisme partai. Kalau soal dukungan buruh, Gerindra termasuk sangat perjuangkan hak-hak buruh. Yang selama ini diperjuangkan hak buruh, daftar KHL, outsourcing. Saya yakin Gerindra sejauh ini dapat dukungan dan bersama buruh perjuangkan perbaikan nasib," kata Fadli.
Terkait polemik ini akan berpengaruh terhadap posisi Arief sebagai waketum, ia membantahnya. Pasalnya, Gerindra memiliki mekanisme internal seperti DPP dan mahkamah partai.
Baca Juga: Bela Arief Poyuono, Koalisi Buruh Ancam Tak Dukung Prabowo
Polemik ini berawal saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyindir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang berambisi jadi presiden karena menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen sebagai lelucon politik.
Hal ini direspons Arief dengan memberikan keterangannya kepada wartawan pada Selasa, 1 Agustus 2017. Maksud pernyataan Arief ingin membela Prabowo serta Gerindra.
"Karena itu jangan dong Prabowo mengkritik UU Pemilu yang dianggap lelucon politik dan nipu rakyat, dikira ambisi jadi presiden. Kok Hasto sebagai Sekjen Partai antikritik sih," kata Arief, Selasa 1 Agustus 2017.
Dalam keterangan tertulisnya, ia mengkritik PDIP agar jangan seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang anti kritik dan melanggar konstitusi.
"Nah, biasanya sifat PKI itu antikritik dan melanggar konstitusi. Makanya wajar sehingga PDIP sering disamakan dengan PKI," tambah Arief.
Namun, pernyataan Arief ini berbuntut panjang karena elite PDIP siap melaporkannya ke polisi. Kepada wartawan, Arief mengeluhkan sikap Gerindra yang terkesan melepasnya dalam persoalan ini. Ia mengatakan ada niat mau balik lagi ke PDIP.
