VIVA.co.id – Terdakwa kasus korupsi Al Quran, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq mengungkapkan, ada lima politikus yang terlibat korupsi tersebut. Salah satu nama yang disebut adalah politikus PKB, Abdul Kadir Karding.
Namun, Sekjen DPP PKB itu membantah tuduhan Fahd. "Saya enggak kenal Fahd, dan tidak ada faktanya," kata Karding di sela sela halaqoh kebangsaan di Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.
Karding menegaskan, dia tidak mengetahui ada pembahasan pengadaan Alquran saat itu. Bahkan ia siap di konfontir dengan Fahd. "Bukan hanya dikonfrontir, saya siap segalanya,” ujarnya menambahkan.
Ia menduga, ada muatan politis di balik kasus Alquran. Ia heran kasus ini kembali muncul sekarang. "Saya kira ini dimainkan aja secara politik. Sebenarnya ini kalau mau muncul ini sejak dulu, sejak jaman pak Zulkarnaen Jabar. Tapi munculnya kok sekarang, saya juga ga tahu," katanya.
Sebelumnya terdakwa, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq mengungkapkan, ada lima politikus yang terlibat korupsi proyek pengadaan kitab suci Alquran. Lima politikus itu di antaranya masih ada yang aktif menjadi anggota DPR.
Menurut Fahd, para anggota DPR itu juga seharusnya ditetapkan sebagai tersangka. "Saya memang mengelola atas perintah siapa? Saya kan bukan menyatakan tidak. Tetapi saya mengatakan, saya atas perintah anggota DPR," kata Fahd di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta, Kamis 3 Agustus 2017.
Nama pertama yang disebut Fahd, yakni mantan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso. Fahd meyakini bahwa jatah uang untuk Priyo sudah disalurkan. Saat ini, Priyo tidak lagi sebagai anggota DPR.
Berikutnya, kata Fahd adalah Politikus PDIP Said Abdullah. Dalam persidangan, Ketua Umum KNPI itu mengatakan, bahwa KPK telah mengantongi rekaman sadapan yang menunjukkan peran Said pada kasus Alquran.
Menurut Fahd, saat itu Said yang menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ikut mengondisikan anggaran proyek pengadaan Alquran.
Nama lain yang disebut Fahd adalah politisi PKS Jazuli Juwaini dan politikus PKB Abdul Kadir Karding. Keduanya hingga saat ini masih menjadi anggota DPR. Selain itu, Fahd juga menyebut Politikus Demokrat, Nurul Iman Mustofa.
Menurut Fahd, dalam pembahasan di Komisi VIII DPR dan Badan Anggaran DPR, telah ditentukan jatah atau bobot yang akan diterima oleh masing-masing anggota DPR. Penyerahan uang dilakukan melalui para ketua kelompok fraksi (Kapoksi).
"Itu harus diambil semua. Sudah disampaikan sebelumnya anggota DPR dapat berapa, dikali berapa. Penyerahannya melalui Kapoksi." (mus)
