DPD Minta Gedung Baru Senilai Hampir Rp1 Triliun

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (kiri).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta Odang, mengatakan sudah mengajukan usulan pembangunan gedung baru untuk lembaganya setinggi 20 lantai. Sehingga dia menolak tawaran untuk menempati Gedung Nusantara I, bekas ruangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat.

HKTI Usulkan HPP Gabah Naik Jadi Rp6.757

"Masa (gedung) miring dikasih ke DPD. Enak saja dia. DPD mau bangun gedung baru. Kami sudah usulkan. Kenapa pakai bekas-bekas, kasih DPD yang barulah," kata OSO, begitu dia biasa disapa, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017.

Dia menjelaskan, telah meminta pembangunan gedung DPD kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Keuangan, dan DPR. Sehingga diharapkan DPD memiliki marwahnya. Apalagi dia menilai, tidak pantas lembaga tinggi negara tak memiliki gedung sendiri.

Sadis! Agustami Paksa Kekasih Gelapnya Aborsi di Kelapa Gading, Korban Tewas Pendarahan

"Numpang juga tak bagus. Kinerja juga pengaruhi sekali. Ruangan-ruangan pengaruhi sekali, bukan karena ruangan orang baru bekerja tapi alangkah indahnya kalau ada ruangan yang memadai. DPD dapat kerjakan secara maksimal keinginan, tuntutan, aspirasi daerah," tutur OSO.

Dia mengajukan pembangunan gedung DPD masih dalam kawasan kompleks parlemen. Tapi dia menyerahkan kepada sekretaris negara soal lokasinya. Adapun usul ini sudah diajukan hampir dua bulan lalu.

Kalahkan 11 Negara, Siswa Indonesia Sabet Emas Kompetisi Matematika Internasional di Australia

"Responsnya (Presiden), Insya Allah. Karena kita tak tahu apa yang ada di pikiran Presiden. Kalau kelihatan jawaban senyum, tanda-tandanya mau. Tak sampai Rp1 triliun. Itu sudah memenuhi semua kepentingan yang dibutuhkan DPD, (tinggi gedung) 20 lantai," kata OSO.

Adapun usulan yang sudah diajukan ini, menurutnya, sudah lama dikaji. Sehingga dia sebagai ketua baru hanya meneruskan saja. OSO berharap, usulan itu dapat terealisasi. Adapun anggarannnya, diperkirakan akan masuk tahun anggaran 2018.

"Kalau bisa 2017. Tapi kan sudah tinggal berapa bulan untuk 2017," kata OSO. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya