- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA.co.id - Kebijakan pemerintah menaikkan dana parpol menjadi kontroversi, lantaran dianggap dana itu bisa dipakai untuk membiayai infrastruktur dan yang terkait kesejahteraan rakyat. Merespons anggapan itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyebut, pengelolaan keuangan parpol sendiri masih rumit.
"Bagaimana demokrasi yang menyejahterakan rakyat bisa terwujud bila keuangan parpol sendiri, yang jadi agen perubahannya, masih compang-camping," kata Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017.
Hendrawan menilai, dengan dukungan dana yang lebih besar, kualitas penyelenggaraan negara bisa lebih baik, meskipun tidak otomatis. Dia menyebut biaya yang dikeluarkan parpol juga masih banyak.
"Dengan dukungan yang membesar ini pun, biaya riil yang dikeluarkan parpol jauh lebih besar. Liberalisasi politik melahirkan biaya-biaya politik yang besar. Demokrasi telah menjadi industri tersendiri," ujar Hendrawan.
Terkait anggapan bahwa kenaikan ini bisa menambah beban defisit anggaran negara, Hendrawan menjawab kenaikan juga diimbangi dengan efisiensi anggaran di sektor lain.
"Tapi kan ada efisiensi anggaran di sektor lain yang selama ini dinilai boros, seperti perjalanan dinas, ritual protokoler, penyediaan konsumsi pada rapat-rapat, rapat-rapat di hotel, kebutuhan administrasi kantor, dan lain-lain," kata anggota Komisi XI DPR ini.
Sebelumnya, Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi menilai, kebijakan ini terlalu tendensius dan politis terhadap partai politik. Apung mengatakan, seharusnya ada pertimbangan dari Menkeu terkait hal ini. Salah satu yang bisa dipertimbangkan menurutnya adalah defisit di atas sekitar 326 triliun di RAPBN tahun 2018.
"Daripada buat dana parpol, lebih baik buat mengurangi defisit. Alokasi dana parpol ini justru menambah beban defisit. Kenaikan ini tidak tepat dilihat dari kondisi keuangan negara pada saat ini," ujarnya. (mus)
