- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Isu reshuffle Kabinet Kerja jilid III oleh Presiden Joko Widodo sempat kembali mencuat. Tahun 2017 dinilai sebagai kesempatan terakhir bagi pemerintahan Jokowi untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja.
Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan 2018 adalah tahun politik.
"Ya itu karena tahun 2019 sudah Pemilu serentak. Jadi, menurut saya tahun 2017 ini kesempatan terbaik untuk reshuffle," kata Arya di kantor CSIS, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2017.
Dia menjelaskan menjelang Pemilihan Presiden 2019, setiap tindakan pemerintah akan memiliki konsekuensi politik bagi Jokowi yang ingin kembali maju di Pilpres. Artinya, mulai 2018 dinilai sebagai tahun politik karena juga disertai Pilkada serentak tahap tiga pada Juni, tahun depan.
"Memang sekarang ini, tahun ketiga ini, adalah tahun yang pas. Sehingga Presiden tinggal menunggu, kira-kira apa alasan tepat untuk reshuffle," ujar Arya.
Arya menyampaikan, selain akan memiliki konsekuensi politik, reshuffle pada tahun mendatang juga berisiko mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah yang saat ini dijaga Jokowi. Para menteri, misalnya, tidak dapat bekerja optimal karena terganggu isu itu.
"Saya kira, dalam hal waktu, sangat riskan jika reshuffle dilakukan di tahun keempat," ujar Arya. (ase)
AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle
Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.
