- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA.co.id – Dorongan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar kembali mencuat. Kali ini didorong Ketua DPP Golkar Dedy Arianto. Kader Partai Beringin yang juga aktivis 1998 ini siap bersaing di bursa caketum menggantikan Setya Novanto.
Dedy mengaku prihatin dengan kondisi Golkar saat ini karena dicitrakan sebagai partai yang terjerat korupsi. Hal ini buntut pasca penetapan tersangka Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
"Dengan mengucapkan bismillah, saya siap maju bersaing jadi bursa caketum," kata Dedy saat dikonfirmasi, Jumat, 15 September 2017.
Diharapkan dia, penyelenggaraan Munaslub digelar secepatnya. Ada dorongan agar Munaslub menggantikan Novanto digelar Oktober, bulan depan.
"Dorongan Munaslub Golkar yang akan diselenggarakan Oktober 2017. Dan saya siap memimpin Golkar ke arah yang lebih baik," lanjut Dedy.
Kemudian, ia mengingatkan kondisi Golkar saat ini tak sesuai dengan cita-cita partai sejak era Reformasi. Sebagai partai besar yang lahir sejak Orde Lama, Golkar diharapkan menjadi parpol dengan paradigma baru yang bisa menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Bagi dia, masih menjabatnya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Golkar sangat memalukan partai. Pasalnya, status tersangka Novanto akan menyandera partai yang punya agenda penting ke depan.
"Setya Novanto ditetapkan tersangka kasus e-KTP. Tapi, hingga sekarang masih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ini sangat memalukan bagi partai. Belum lagi banyak terindikasi kader-kader partai Golkar yang sedang dibidik dengan kasus Korupsi," tuturnya.
Dedy sendiri salah satu kader yang kritis di internal Golkar. Salah satunya terkait ancaman mundur dari kepengurusan DPP karena sikap Golkar yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilgub DKI 2017 lalu. Latar belakang, Dedy juga dikenal sebagai salah satu pendiri Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
Seperti diketahui, dorongan penyelenggaraan Munaslub sudah didesak pasca Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP. Munaslub merupakan mekanisme Partai Golkar untuk memilih ketua umum baru yang diatur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) parpol.
