- VIVA.co.id/ Agus Rahmat.
VIVA.co.id – Surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPFadli Zon, ke KPK agar menunda pemeriksaan terhadap Ketua DPR, Setya Novanto, menuai kritik. Tak hanya dari internal Gerindra, namun juga juga elite parpol lain, termasuk Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy atau Romi.
Romi menganggap surat yang diteken hanyalah bersifat pribadi, bukan mewakili lembaga DPR,
"Tidak pernah dibicarakan dengan fraksi-fraksi di DPR maupun dengan pimpinan DPR. Kami keberatan dengan surat itu, juka dikirim dengan mengatasnamakan institusi DPR,” kata Romi di Yogyakarta, Jumat 15 September 2017.
Menurut dia, jika Fadli beralasan bahwa surat itu dikirim dengan alasan membela rakyat, maka juga perlu dipertanyakan lebih lanjut.
“Berapa surat serupa yang sudah diajukan untuk penangguhan oleh. Karena banyak diantara anggota masyarakat ini yang sedang menghadapi proses hukum,” lanjutnya.
Konsekuensi Serius
Romi mengatakan surat itu memiliki konsekuensi serius. Maka, karena itu melalui anggotanya yang duduk di Mahkamah Kehormatan Dewan, PPP akan mempertanyakan kepada Fadli.
“Kecuali kalau itu tindakan pribadi, tidak menggunakan surat berkop DPR, maka itu menjadi lain soal,” tuturnya.
Romi menekankan dengan proses di MKD nantinya akan menentukan apakah Fadli dianggap melanggar kode etik atau tidak. Ia beranggapan, surat itu dapat menghalangi proses hukum, karena secara faktual itu yang terjadi. Kalaupun tidak mau menghalangi proses hukum, surat tersebut berisi permintaan penundaan atau menunda.
Ia menjelaskan hal itu bisa menjadi preseden buruk dan akan banyak komponen masyarakat yang meminta hal yang sama.
“Jika ini terjadi proses penegakan hukum di Indonesia akan terganggu,” katanya. (ren)
