- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Politisi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hak angket DPR yang digulirkan dengan membentuk Pansus KPK ada karena kasus yang menjerat Setya Novanto dalam dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Seperti diketahui, Setya Novanto atau akrab disebut Setnov dijadikan tersangka dalam dugaan korupsi e-KTP yang terjadi pada tahun 2012, pada saat dia menjabat Ketua Fraksi DPR dari Partai Golkar.
"Saya tanyakan apakah kalau ketuanya bukan Setnov apakah ini (Pansus KPK) akan ada. Itukan di dalam persepsi publik ada kejanggalan kenapa gak dari dulu ada pansus. Kenapa baru sekarang yang tersangka ketua baru ada," kata Doli dalam Diskusi di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 15 September 2017.
Menurut Doli saat ini Setnov sedang mengajukan praperadilan atas status tersangkanya. Apabila praperadilan Setnov dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pansus akan memiliki kekuatan tambahan untuk melemahkan KPK.
"Kalau praperadilan meloloskan novanto, itu makin membuat gagah pansus untuk memberikan rekomendasi yang berat untuk KPK," ujarnya
Selain itu, Doli juga mengatakan, Pansus hak angket yang digulirkan saat ini dinilai bukan memperkuat KPK tetapi justru untuk melawan KPK. Ia juga mengatakan Pansus KPK lebih condong untuk kepentingan politik.
"Selama ini mengatakan bahwa anggota Pansus ramai-ramai ingin memperkuat KPK, tapi kenyataan apa yang dilakukan malah memperlemah KPK," ujarnya
Jadi, lanjut Doli, bagaimana kita bisa percaya Pansus KPK memperkuat KPK. Pansus malah cari saksi-saksi yang diharapkan untuk ikut membantu (mencari) KPK salah nya A, B, C.
"Sampai terakhir kemarin ada yang keceplosan di bekukan saja. Saya kira ini bukan lagi persepsi. Saya lebih tegas, semangat ini untuk menyelamatkan setya novanto," ujarnya.
