Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Sabtu, 16 September 2017 | 10:29 WIB
  • Demokrat: Kalau Bicara Politik, Polri dan BIN Langgar UU

  • Oleh
    • Syahrul Ansyari
Demokrat: Kalau Bicara Politik, Polri dan BIN Langgar UU
Photo :
  • VIVA.co.id/Reza Fajri
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

VIVA.co.id - Gubernur Papua yang sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe baru-baru ini bertemu dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kapolda Sumatera Utara Paulus Waterpauw. Salah satu kabar yang beredar, mereka membicarakan mengenai pemenangan politik di Pilkada 2018, dan Pilpres 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan pun memberikan tanggapan atas peristiwa tersebut. Menurutnya, Polri dan BIN bisa melanggar undang-undang bila benar membahas politik praktis misalnya mengusahakan Waterpauw menjadi pasangan dari Enembe.

"Itu (bila bicara politik praktis) melanggar undang-undang," kata Syarief saat dihubungi VIVA.co.id, Sabtu, 16 September 2017.

Syarief menegaskan bahwa BIN dan Polri harus netral. Oleh karena itu, untuk meluruskan kabar yang beredar, dia menilai kedua institusi tersebut harus memberikan klarifikasi.

"Saya pikir, menyangkut itu harus diklarifikasi dahulu apakah betul atau tidak. Harus diclearkan," kata Syarief.

"Kita harus klarifikasi berita yang dipublish oleh media. Apakah berita itu sudah melalui check and recheck, kebenaran sejauh mana. Kalau benar, melanggar integritas dan undang-undang," lanjut dia.

Meskipun demikian, Syarief mengemukakan bila kadar pertemuannya hanya sekedar lobi, tidak menjadi persoalan. Tapi tidak menjadi paksaan untuk Enembe agar mematuhinya.

"Kalau sifatnya lobi tidak apa-apa, tetapi tidak menjadi keharusan," katanya.

Sejauh ini, Syarief mengatakan bahwa Enembe sudah membantah pertemuan dengan para petinggi BIN dan Polri itu membahas soal politik. Menurutnya, pertemuan itu tidak secara eksplisit membahas pemenangan Jokowi dan PDIP di 2019, serta Pilkada 2018.

"Ia hanya mengatakan saya bertemu minta arahan," ujarnya.

Karena itu, Demokrat tidak akan memanggil Enembe. Syarief menilai klarifikasinya yang sudah diberitakan sejumlah media sudah cukup.

"Lukas Enembe sudah memberi klarifikasi bahwa ia minta arahan. Bagi Demokrat sudah cukup, sudah clear," kata dia.

Terkait Pemilihan Gubernur Papua, Syarief membenarkan partainya sejauh ini akan mengusung Enembe lagi. Alasannya, Enembe adalah calon terbaik yang ada.

"Enembe orang Demokrat, dia orang DPD, elektabilitas tinggi, dapat dipastikan dia adalah calon yang berpotensi kami usung lagi," tutur Syarief.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengungkapkan adanya pertemuan antara Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan pada 4 September 2017. Menurut dia, dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Kapolda Sumatera Utara Paulus Waterpauw.

Natalius menyampaikan, Lukas berada dalam kondisi yang membahayakan. Menurut dia, Lukas dipaksa untuk berpasangan dengan Paulus dalam Pemilihan Gubernur Papua, untuk kemudian memenangkan Joko Widodo di Pemilu 2019.

Lukas Enembe sendiri membenarkan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw. Namun, dia membantah bila pertemuan itu dalam rangka Pilkada 2018 atau Pilpres 2019 khususnya memenangkan Jokowi.