- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, banyak kepala daerah yang tertangkap tangan korupsi bukan karena salah sistem rekrutmen partai. Menurut dia, partai sudah membekali secara ideologis dan kompetensi sebelum diusung ke pemilihan kepala daerah.
"Partai enggak salah. Rekrutmen partai sudah bagus. Ada psikotesnya, ada latihan calon pilkadanya, dibekali secara ideologis, sudah, kembali ke orangnya," kata Tjahjo di gedung DPR, Jakarta, Senin 25 September 2017.
Namun, ia mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo mengarahkannya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Selain itu, pemerintahan yang efisien dan taat kepada hukum untuk mempercepat reformasi birokrasi pelayanan masyarakat sekaligus memperkuat otonomi daerah.
"Di sisi negatifnya, sistem sudah ada, tapi sistem ini tidak dipatuhi. Sumpah janji jabatan sampai pakta integritas itu sudah ada. Kemudian e-government itu sudah dicanangkan sejak awal, e-planning, e-budgeting, sampai yang kasus di Cilegon yang masalah perizinan sampai e-permitt bagian sudah ada semua. Tapi, toh masih bisa dilanggar," tutur mantan sekjen DPP PDIP tersebut.
Tjahjo sudah berulang kali mengingatkan jajarannya di Kemendagri agar memahami detail area rawan korupsi perencanaan anggaran, dana bansos, retribusi, dan pajak. Kemudian terkait belanja barang dan jasa dan terakhir jual beli jabatan.
"Korupsi juga enggak bisa satu orang, menyangkut anak buahnya terlibat, masukan yang salah, pihak ketiga pengusaha juga salah. Bayangkan, selama KPK ada, sudah 77 OTT kemudian sebelumnya sudah 300 orang lebih," tutur Tjahjo.
Saat ditanya soal kemungkinan mengumpulkan semua kepala daerah, ia membantahnya. Sebab, sistemnya sudah diperbaiki, sehingga hanya tinggal mengoptimalkan inspektorat daerah dengan KPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Semua sistem sudah ada semua. Bapak Presiden bicara hal sama. Hati-hati ini uang negara, sampai dana desa. Ini kembali ke individu. Sampai dana desa pun hati-hati. Tapi, ini kan kembali pada individu. Padahal dia sudah teken pakta integritas, sumpah setia," kata Tjahjo.
