- VIVA.co.id/Adi Suparman
VIVA.co.id – Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mengingatkan agar isu permintaan Setya Novanto mundur dari jabatannya tak jadi polemik yang justru merusak kesolidan internal partai. Menurutnya, sejauh ini belum ada keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.
Ia juga menekankan hingga sekarang DPP Golkar belum mengintruksikan Novanto agar menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.
"Tidak ada keputusan DPP yang meminta agar Pak Novanto mundur dari jabatannya apalagi sampai menunjuk Plt ketua umum partai," kata Agung dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu, 27 September 2017
Ia mengingatkan agar jajaran pengurus Golkar lebih hati-hati dalam memberikan pernyataan terkait kondisi partai. Sebab seolah-olah apa yang menjadi rekomendasi tim kajian elektabilitas sudah menjadi keputusan DPP Partai Golkar.
"Padahal itu hanya sebuah rekomendasi, belum menjadi sebuah keputusan. Saya kira semua harus bijak menyikapi persoalan ini, jangan memancing di air keruh, yang pada akhirnya membuat gaduh dan merusak soliditas partai yang sudah dibangun," kata Agung.
Ia menyatakan tidak menyalahkan hasil rekomendasi tim kajian elektabilitas. Hanya saja ia meyesalkan tindakan dari elite Partai Golkar yang memanipulasi rekomendasi itu sudah menjadi keputusan partai. "Jangankan diputuskan, dibahas saja belum rekomendasi ini oleh DPP Partai Golkar," ujar Agung.
Kemudian, Agung meminta agar seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di seluruh Indonesia agar tetap menjaga kesolidan jelang Pilkada Serentak 2018. Ia yakin Novanto akan mengambil keputusan terbaik untuk kebaikan partai.
"Saya kira semua harus tetap kompak, jaga kesolidan partai. Tidak perlu mendesak-desak agar Pak Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Saya yakin Pak Novanto seorang negarawan, yang pada akhirnya bisa memutuskan apa yang terbaik bagi partai," tuturnya.
Agung khawatir perdebatan yang muncul karena isu Novanto mundur akan mempengaruhi citra Golkar. "Kegaduhan-kegaduhan yang muncul di internal justru yang membuat elektabilitas partai semakin turun," katanya.
Adapun tim kajian elektabilitas yang diketuai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys bekerja sama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
Tim kajian elektabilitas memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya dan segera menentukan Plt ketua umum. (mus)
