Politisi PDIP: Gatot Bisa Pecah Belah TNI

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (dua dari kiri).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA.co.id – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai tindakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo belakangan ini sudah di luar porsi. Misalnya dalam kebijakan memerintahkan prajuritnya menonton film "Pengkhianatan G30S/PKI", Eva menyebut Gatot tidak memahami sesuatu yang penting.

Soroti Pengeroyokan Relawan Ganjar di Boyolali, Gatot Nurmantyo: Saya Tak Yakin Dipukul Batu

"Dia tidak paham bahwa film itu dihentikan atas pertimbangan-pertimbangan dari dalam elemen TNI sendiri. Dihentikan karena keberatan dari TNI AU, dan pada saat itu sudah disetujui di tingkat kebijakan," kata Eva kepada VIVA.co.id, Kamis, 28 September 2017.

Menurut Eva, perintah pemutaran kembali itu dilakukan dengan cara yang sangat ceroboh sehingga memicu kontroversi dan polemik saat ini.

Jelang Pensiun, Yudo Margono Pamit di Depan Para Mantan Panglima TNI dan Prajurit Tiga Matra

"Seorang pemimpin itu gak akan egolah ya. Seorang panglima itukan fokusnya ke pertahanan, bukan kemudian memancing polemik dan diskusi kontroversi di ranah non pertahanan," kata Eva lagi.

Eva menuturkan manuver Gatot bisa memicu perpecahan di internal TNI karena kebijakan untuk penghentian itu justru dari dalam TNI itu sendiri khususnya AU.

PKS Buka Pintu Lebar Jika Gatot Nurmantyo Gabung Tim Pemenangan Anies-Cak Imin

"Beliau sebagai panglima justru menyebabkan segregasi di dalam TNI sendiri sehingga timbul potensial membuat pecah di dalam TNI. Bayangkan pasukan perang untuk pertahanan tapi di dalamnya gak kompak," katanya.

Selain itu, Eva menyebut Gatot sangat tidak sensitif dengan perintah menonton film tersebut.

"Tidak usah politiklah. KPAI protes, Mendikbud protes, karena konten dari film itu tidak bagus untuk konsumsi anak-anak. Karena kekerasan. Intinya Pak Gatot sudah di luar porsinya, dan memerintahkan kebijakannya itu tidak hati-hati, menyebabkan heboh dan tidak sesuai dengan tupoksinya. Kalau pertahanan ya gak usah urus yang lain," ujar Eva.

Kemudian mengenai persoalan senjata, Eva menilai Gatot tidak membaca UU TNI, bahwa setelah reformasi polisi tidak berada di bawahnya. Dia mengatakan polisi independen, langsung di bawahnya presiden dan berhak membeli senjata.
"Pak Gatot tidak paham konteks kekinian. Border-border (batas) beliau tabrak. Dan terutama sekali yang saya sedih ketika menantang menhan. Atasan saya adalah presiden bukan menhan. Menurutku kok gak bagus. Intinya sudah beyond the line, beyond the coridor ya, dia lakukan, urusan politiknya kental sekali," demikian Eva Kusuma Sundari.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya