- VIVA/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menegaskan posisinya sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (AU). Pernyataan ini disampaikan tiba-tiba saat Jokowi membuka rapat paripurna kabinet di Istana Negara.
Jokowi menyampaikan hal ini setelah sebelumnya menjelaskan soal selisih pendapat di internal pemerintahan yang dipimpinnya. Spekulasi mencuat, penegasan ini terkait polemik 5 ribu senjata api yang diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Dalam konstitusi, memang presiden sekaligus sebagai panglima tertinggi. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
"Presiden memang Panglima Tertinggi, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan. Panglima Tertinggi yang bertanggungjawab terhadap semua angkatan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, usai sidang kabinet paripurna, Senin 2 Oktober 2017.
Penegasan Presiden Jokowi bahwa ia sebagai panglima tertinggi dalam forum rapat kabinet, tercatat baru kali ini. Pramono enggan memberi penjelasan lebih lanjut terkait pernyataan Jokowi tersebut.
Baca: Jokowi: Saya Panglima Tertinggi AD, AL, AU
Dalam sidang kabinet itu juga, Jokowi meminta bawahannya untuk menyelesaikan persoalan di internal. Kalau ada perbedaan, bisa diselesaikan secara baik.
Saat rapat yang dipimpin langsung Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, Pramono mengatakan sejumlah masalah telah diselesaikan.
Lantas, apakah pernyataan Jokowi termasuk soal polemik 5 ribu senjata, mantan Sekjen PDI Perjuangan itu tak merincinya.
"Hari ini terselesaikan dalam banyak persoalan. Bukan hanya yang sudah tersampaikan di publik, yang belum pun kita juga bicarakan dalam sidang kabinet terbatas maupun sidang hari ini, dan juga para menko diminta untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga-lembaga yang ada," ujarnya menjelaskan.
Menurut Pramono, apa yang disampaikan Presiden itu tidak perlu ditafsirkan dan dimaknai apapun. Mengingat pemerintah ingin konsentrasi dan fokus bekerja dan melakukan perbaikan-perbaikan ekonomi.
Meski ada perbedaan pendapat di internal pemerintah, Pramono mengaku internal pemerintah tidak ada perpecahan dan tetap solid. "Kalau kabinet solid-solid saja. Bahwa dalam memberikan statement kemudian ada perbedaan itulah yang harus diselesaikan." (mus)
