- Setkab.go.id
VIVA.co.id - Politikus Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengomentari tiga tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK memang cukup bagus. Namun, masih banyak dari kinerja kabinet kerja yang kurang optimal dan sering membuat kegaduhan.
"Saya akan merekomendasikan kepada Pak Jokowi, meski reshuffle memang hak prerogratif Bapak Presiden, untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan elektabilitas di atas 50 persen di tahun 2018, perlu kiranya direvitalisasi sekali lagi," kata Bobby dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Jumat 6 Oktober 2017.
Tiga sektor yang ia soroti adalah politik hukum dan HAM, keuangan dan ekonomi dan juga energi.
"Dari sektor politik hukum dan keamanan, kita lihat beberapa minggu terakhir ada berberapa drama. Drama senjata, Perppu Ormas dan yang lain. Di sektor ini, Menko (polhukam), Menhan, Panglima, BIN, Mendagri, Menkumham ini memang termasuk sektor yang cukup membuat gaduh," katanya.
Kemudian dari aspek ekonomi, ia mengatakan memang ada hasil yang cukup berhasil. Salah satunya adalah kebijakan tax amnesty.
Lalu dari segi ekonomi makro, ia memandang juga cukup bagus. Apalagi jika nantinya pada tahun 2018 semua infrastruktur yang saat ini sedang dibangun pemerintah sudah rampung.
"Ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita secara cepat. Bisa di atas 5,1 persen," ujar anggota komisi I DPR RI ini.
Namun begitu, dari segi ekonomi di bidang masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan salah satunya adalah susahnya mencari pekerjaan.
"Pengangguran semakin banyak bisnis makin susah karena proyek di bawah Rp 20 miliar sudah dikerjakan BUMN," katanya.
Ia pun menyoroti sektor ekonomi yang juga membuat gaduh pemerintahan. Salah satunya adalah pernyataan Kementerian Keungan yang menyebut PLN memiliki banyak utang.
"Artinya apa apakah ini harus menaikan TDL? Nah hal-hal ini sebenarnya sangat kontradiktif. Tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena biarlah itu terjadi di diskusi internal kabinet saja," ujarnya.
Untuk itu, ia juga meminta Presiden Jokowi merevitalisasi jajaran menteri di kabinetnya agar pemerintahan lebih kondusif.
"Kinerjanya memang bagus. Akan tetapi, beberapa isu polemik yamg muncul dari kabinet itulah yang perlu diminimalisir," katanya.
Dari sektor energi, ia menyoroti tidak adanya harmonisasi antar lembaga terkait masalah freeport. "Soal Freeport. Ini dari masalah komersial biasa jadi masalah seperti sudah melanggar kedaulatan. Kita harus take over 100%. Ini membuat gaduh yang tidak perlu," katanya.
Hal-hal tersebut, lanjutnya, kiranya menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mereshuffle kabinetnya agar bisa berkoordinasi dengan baik dan tak membuat gaduh.
"Kiranya bisa lebih bijak dipilih menteri-menteri dari individu yang bisa berkoordinasi dengan baik. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memiliki latar belakang di bidang yamg sesuai," katanya.
