VIVA.co.id – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sudah memasuki masa tiga tahun pemerintahan. Selama tiga tahun tersebut, banyak hal-hal yang menjadi perhatian, apakah Jokowi-JK sudah menjalankan janji-janjinya saat kampanyenya.
Dari tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, beberapa kali mantan Gubernur DKI Jakarta ini melakukan rombak kabinet. Namun, Politikus Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Nasir Djamil mengatakan reshuffle tidak memperbaiki kinerja pemerintah Jokowi-JK (Jusuf Kalla), malahan akan menimbulkan persepsi politik yang buruk.
"Saya kira reshuffle tidak akan menguntungkan, tidak akan membuat (pemerintahan) Jokowi lebih baik. Justru kalau reshuffle itu akan terkesan bahwa tukar guling, politik dagang sapi, sedang dilakukan oleh presiden untuk mengamankan posisinya di 2019," kata Nasir usai diskusi 'Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK', di Warung Komando, Jalan Saharjo, Jakarta Selatan, Jumat 6 Oktober 2017.
Nasir juga menegaskan PKS sama sekali tak menginginkan posisi menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Pasalnya, sejak awal PKS memutuskan menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-JK.
"Mudah-mudahan tidak. Karena sejak awal kita katakan menjadi oposisi. Jadi enggak tertarik (kursi menteri) lagi lah," ucapnya.
Anggota DPR Komisi III itu juga mengisyaratkan PKS akan menjadi oposisi hingga Pilpres 2019 mendatang. "Ya sampai 2019 kita puasa. Kita puasa. Jadi kita puasa, dan mudah mudahan puasa kami ini mendapat pahala," katanya.
Mengenai tahun 2019, ia belum dapat memastikan apakah PKS tetap akan menjadi partai oposisi atau menjadi partai pendukung pemerintah.
Tolak Pengesahan UU DKJ, PKS Bilang Gedung DPR Belum Dibangun di IKN
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menolak untuk disahkannya RUU tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ menjadi undang-undang, dalam rapat paripurna DPR RI hari ini.
