Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Sabtu, 7 Oktober 2017 | 13:40 WIB
  • Fadli Zon: Presiden Juga Harus Imbau Polri Jangan Berpolitik

  • Oleh
    • Dedy Priatmojo,
    • Lilis Khalisotussurur
Fadli Zon: Presiden Juga Harus Imbau Polri Jangan Berpolitik
Photo :
  • Viva.co.id/Lilis Kholisotussur
Fadli Zon.

VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak hanya mengimbau Panglima TNI agar jangan berpolitik. Instruksi serupa juga seharusnya disampaikan Presiden Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Harusnya Presiden kalau mengimbau pada Polri hal yang sama. Pada aparat Kejaksaan Agung hal yang sama. Jadi, jangan hanya pada TNI saja. Imbau juga pada Polri dan Kejaksaan jangan berpolitik, apalagi untuk kepentingan parpolnya," kata Fadli dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 7 Oktober 2017.

Menurutnya, Kepolisian dan Kejaksaan justru lebih banyak memiliki keterlibatan dalam politik. Antara lain, soal proses hukum terhadap kasus ujaran kebencian. Fadli menuding Polri lebih cepat menindak pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah, dengan dalih pidana.

"Polisi lebih banyak follow up terhadap yang mengkritisi pemerintah, yang sebaliknya tak dilakukan. Yang berpolitik bukan TNI," kata Fadli.

Sebelumnya, di acara HUT TNI ke-72 di Cilegon Kamis lalu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali pesan Jenderal Besar Soedirman bahwa TNI harus patuh kepada pemerintah yang sah di Indonesia dengan satu komando sesuai pimpinan.

"Pesan Jenderal Soedirman yang masih relevan saat ini, politik tentara adalah politik negara, loyalitasnya adalah loyalitas kepada bangsa dan negara. Kesetiaan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kesetiaan kepada pemerintah yang sah," kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara yang juga panglima tertinggi menegaskan, TNI tidak boleh berurusan dalam hal politik praktis. "TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tidak terkotak-kotak kepentingan politik sempit dan tidak masuk kancah politik praktis," tegas Presiden.