- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA.co.id – Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menanggapi pencabutan moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pasalnya, gubernur terpilih menolak kebijakan tersebut.
"Berbagai kebijakan pemerintah ini tidak konsisten. Ya harusnya tunggu dong gubernur baru dilantik, kemudian dibicarakan terkait penguasa di daerah itu sebagai mana dulu memberikan kekuasan kepada Ahok waktu masih menjadi gubernur," kata Fadli di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 7 Oktober 2017.
Menurutnya, langkah pemerintah ini menjadi standar ganda dalam menerapkan aturan. Tak hanya itu, pemerintah pusat juga dianggap berpihak terhadap kepentingan yang berada di balik reklamasi.
"Ini kan melanggar aturan, harusnya diberi sanksi waktu moratorium dihentikan. Diperiksa apakah ini merugikan negara, harusnya diperiksa dong. Ini hukum model apa harusnya diperiksa dong. Hukum berpihak kepada selera penguasa dan yang menguntungkan penguasa," kata Fadli.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sudah mencabut moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
Alasannya karena pemerintah sudah melakukan kajian yang mendalam, serta keputusan tersebut sudah dituangkan dalam sebuah surat. "Sudah, sudah saya tanda tangani kemarin. Ya begitulah," ujar Luhut. (hd)
Terbitkan Izin Reklamasi, Anies Kecewakan Pendukungnya
Anies dinilai melanggar janji kampanyenya.
