VIVA.co.id – Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk KPK terus bekerja sambil menunggu kesediaan pimpinan komisi antirasuah memenuhi panggilan Parlemen. Pansus mengklaim sudah mengumpulkan data ke berbagai daerah seperti Aceh, Medan, dan Bandung.
Pansus mengaku menemukan bukti baru setelah masa tugas diperpanjang. Temuan itu di antaranya dugaan intervensi oknum KPK dalam pelantikan pejabat daerah di Sumatera Utara. Si oknum disebut dari KPK itu meminta bupati membatalkan pelantikan calon sekretaris daerah.
"Kalau ditanya dari mana infonya, ya, (pimpinan KPK) datang ke Pansus, nanti saya jelaskan di kabupaten mana, namanya siapa, oknum KPK-nya siapa, akan saya buka. Tapi tidak di media begini," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa, di Bogor, Minggu 8 Oktober 2017.
Politikus Partai Golkar itu berharap pimpinan KPK mau datang memenuhi panggilan. Pansus pun akan mengikuti keinginan KPK apakah rapat tersebut tertutup atau terbuka.
Agun menengarai KPK juga sudah mulai bermain politik, dan terus mencoba membangun opini bahwa Pansus adalah lembaga ilegal hingga penggalangan aksi demonstrasi untuk melemahkan Pansus.
"KPK sudah kehilangan tenaga, kemampuan untuk jaga citra dan kepercayaan publik. Dia coba mempertahankan popularitas, trust public, dengan operasi tangkap tangan," katanya. (ren)
KPK Selidiki Aliran Uang dari Vendor Bansos Ke Cita Citata
Terkait kasus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat eks Mensos, Juliari Batubara dan menyeret Cita Citata,
