Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Rabu, 11 Oktober 2017 | 22:04 WIB
  • Ada Novanto, Nusron Minta Koruptor Dipecat dari Golkar

  • Oleh
    • Toto Pribadi,
    • Eka Permadi
Ada Novanto, Nusron Minta Koruptor Dipecat dari Golkar
Photo :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Nusron Wahid dan Setya Novanto

VIVA.co.id – Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang memecat Yorrys Raweyai sebagai Ketua DPP Bidang Politik Hukum dan Keamanan ternyata tak disetujui Nusron Wahid. Menurut Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I, DPP Golkar itu, justru yang seharusnya dipecat adalah para koruptor.

Menariknya, hal itu diungkapkan Nusron setelah Golkar menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu 11 Oktober 2017 yang juga dihadiri Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.  Padahal, Novanto sempat menjadi perbincangan setelah sempat menyandang status sebagai tersangka terkait proyek e-KTP.

"Saya enggak setuju (Yorrys dipecat) kalau kamu tanya," kata Nusron setelah rapat pleno Golkar.

Kepala BNP2TKI ini mengungkapkan pemecatan, Yorrys tidak pada waktu yang tepat. Apalagi tahun ini adalah tahun politik, di mana Golkar di terjang berbagai isu negatif.

"Situasi sekarang ini kita enggak boleh memecat orang, nambah orang boleh. Karena kita butuh pendukung. Sejelek jeleknya orang itu punya pendukung, mau 10 ribu, seribu, dua ribu, tiga ribu. Kita sekarang butuh pengikut," katanya.

Nusron menambahkan, pemecatan akan berisiko pada hilangnya dukungan terhadap partai berlambang pohon beringin.  "Kalau dipecat kan kecewa, keluarganya kecewa, temannya kecewa, koleganya kecewa, nanti enggak jadi milih lagi. Sikapnya seperti itu," ujarnya.

Nusron menegaskan yang seharusnya dipecat adalah para koruptor yang telah terbukti di pengadilan. Para koruptor ini yang merusak citra partai Golkar hingga elektabilitasnya terus menurun.

"Saya sampaikan apa adanya, kenapa, namanya restrukturisasi, revitalisasi itu dalam rangka proses menambah kekuatan demi pemenangan pemilu mendatang," ujarnya.

Meski protes keras, Nusron tidak bisa berbuat apa apa, karena DPP sudah memutuskan itu.