Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 12 Oktober 2017 | 16:17 WIB
  • PKS Sebut Jokowi Masih Gagal di Bidang Ekonomi

  • Oleh
    • Syahrul Ansyari,
    • Shintaloka Pradita Sicca
PKS Sebut Jokowi Masih Gagal di Bidang Ekonomi
Photo :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

VIVA.co.id – Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Handi Risza, menyoroti tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ia menilai pemerintah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari periode sebelumnya.

Padahal, anggaran infrastruktur selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2009 alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp76,3 triliun, lima tahun kemudian di 2014 melonjak mencapai Rp206,6 triliun.

"Artinya, selama periode lima tahun alokasi anggaran infrastruktur naik sebesar Rp130,3 triliun atau meningkat sekitar 170 persen," kata Handi dalam konferensi pers di Gedung DPP PKS, Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 Oktober 2017.

Besarnya alokasi anggaran infrastruktur diklaimnya belum berdampak terhadap pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

Mengacu data BPS bahwa pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), atau bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).

Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka (PTP) pada Februari 2017 lalu, BPS mencatat bahwa data pengangguran tercatat 5,33 persen atau 7,01 juta orang.

"Oleh sebab itu, perlu ada evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan belanja infrastruktur selama ini," ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan review terhadap capaian pembangunan infrastruktur terhadap RPJMN hingga 2019 nanti.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, pembangunan jalan Trans Sumatra, Trans Jawa, dan MRT Jakarta, perlu dihitung ulang, apakah sudah sesuai peruntukannya dengan kebutuhan masyarakat. (ase)