- VIVA.co.id/Istimewa
VIVA.co.id – Delegasi Indonesia turut hadir dalam sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-137 di Saint Peterburg, Rusia, yang berlangsung 14-16 Oktober 2017. Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, menjadi salah seorang perwakilan dari delegasi parlemen Indonesia.
Dalam sidang tersebut, Jazuli menyuarakan negara-negara anggota IPU seharusnya bisa semakin mengokohkan pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum HAM.
"Sistem demokrasi dan HAM untuk menjamin partisipasi dan penghargaan atas hak-hak sipil. Ini demi terwujudnya tata dunia yang adil dan bermartabat," kata Jazuli dalam keterangannya, Senin, 16 Oktober 2017.
Terkait hal tersebut, Jazuli juga mendorong penghormatan atas HAM. Kejadian kekerasan pelanggaran HAM atas kaum Rohingya di Myanmar menjadi catatan dan jangan sampai terulang.
Menurut dia, perlunya negara-negara berkembang agar semakin kompak mendorong demokrasi dengan perlindungan HAM. Bila demokrasi dengan diiringi penghormatan HAM dilaksanakan secara konsisten, tak akan terjadi tindak kekerasan seperti Rohingya.
"Tidak perlu ada tindak kekerasan, pembunuhan dan pembantaian nyawa manusia seperti yang terjadi di Robingya, Palestina, Irak, Syiria dan lain-lain tidak akan terjadi," tutur Jazuli.
Dijelaskan dia, dalam sidang IPU kali ini akhirnya menerima usulan secara khusus membahas isu pembelaan Rohingya. Selain Indonesia, tujuh delegasi negara lain yaitu Maroko, Turki, Kuwait, Iran, Sudan, Eni Emirat Arab, Bangladesh mendukung usulan ini.
Sempat terjadi perbedaan karena ada negara yang juga mendukung Myanmar. Namun, lewat voting pembelaan terhadap warga Rohingya menang dengan 1027 suara. Dukungan suara ini termasuk dari delegasi Inggris dan Kanada. Suara ini unggul jauh dari dukungan Myanmar yang hanya 47 suara.
"Ini diperjuangkan semata-mata sebagai bentuk wujud nyata keberpihakan Indonesia untuk memerangi penindasan terhadap umat manusia," jelas Jazuli. (ren)
