Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 9 November 2017 | 16:41 WIB
  • Tiga Opsi Kemungkinan Cawapres yang Dipilih Jokowi

  • Oleh
    • Hardani Triyoga,
    • Reza Fajri
Tiga Opsi Kemungkinan Cawapres yang Dipilih Jokowi
Photo :
  • REUTERS/Beawiharta
Presiden Joko Widodo saat Pidato Kenegaraan di DPR

VIVA – Pemilihan Presiden 2019 akan digelar 16 bulan lagi. Namun, siapa figur yang layak menjadi pendamping Joko Widodo terus menjadi isu politik. Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas menilai Jokowi punya kesempatan yang lebih leluasa untuk memilih calon pendampingnya.

Sirojuddin mengatakan, hal ini karena Jokowi memiliki elektabilitas yang cukup solid. Ia mencontohkan ketika Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2009 yang memilih figur yang tak diduga yaitu Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono.

Menurutnya, saat itu, elektabilitas SBY kuat dan sulit dikalahkan sehingga leluasa memilih pendampingnya sendiri. Pilihan ini berlawanan dengan sikap beberapa politik parpol pendukungnya.

"Seperti Pak SBY leluasa untuk memilih wakilnya di 2009. Pak SBY tidak tergantung oleh pilihan yang disodorkan partai-partai karena elektabilitasnya sudah sangat kuat. Bahkan berani memilih Pak Boediono yang sama-sama dari Jawa Timur. Hasilnya tetap menang," kata Sirojuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 9 November 2017.

Dia menilai ada tiga kemungkinan tokoh yang akan dipilih oleh Jokowi. Pertama, Jokowi akan melihat sejauh mana isu yang berkembang di masyarakat dan menjadi perhatian publik nasional dan internasional saat itu menentukan preferensi presiden.

"Misalnya pada saat itu yang dominan soal keamanan seperti kerusuhan atau ancaman luar negeri dan dalam negeri. Pilihan menonjolkan Wapres berlatar belakang militer mungkin akan jadi salah satu pilihan. Dia harus bisa mendeliver bahwa leadership di tingkat Presiden itu kuat," ujar Sirojuddin.

Kemudian yang kedua jika isu yang mendominasi keprihatinan publik saat itu adalah ekonomi seperti besarnya pengangguran, investasi yang tidak cukup baik dan masalah konsumen, maka Jokowi akan memilih ahli ekonomi.

"Bisa jadi kebutuhan Presiden saat itu adalah memberikan sinyal kepercayaan kepada publik yakni dengan memilih wakil yang berpengalaman sebagai ekonom," ujar Sirojuddin.

Ketiga, jika saat itu ada rentetan peristiwa isu SARA dan agama yang menguat, maka Jokowi menurutnya bisa jadi akan lebih didorong untuk mengisi keprihatinan publik itu dengan memilih calon yang merepresentasikan Islam. Khususnya Islam yang lebih moderat.

"Islam Indonesia yang lebih terbuka dan toleran, karena ini terkait stabilitas di lingkungan masyarakat," kata Sirojuddin.