Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 9 November 2017 | 16:50 WIB
  • KPU Perintahkan Anggotanya Keluar dari Kepengurusan Ormas

  • Oleh
    • Syahrul Ansyari,
    • Eka Permadi
KPU Perintahkan Anggotanya Keluar dari Kepengurusan Ormas
Photo :
  • VIVA.co.id/ Pius Yosep Mali.
Kantor KPU, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

VIVA - Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada harus menjaga netralitas dan segala bentuk intervensi.

Ketua KPU, Arief Budiman, mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh anggota KPU dari tingkat pusat hingga daerah untuk keluar dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan apapun.

"Anggota KPU sebisa mungkin menghindari konflik kepentingan," kata Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis, 9 November 2017.

Hasyim mengatakan, anggota KPU mempunyai tugas yang berat, sehingga harus mampu bekerja ekstra. Selain itu, mereka juga tidak bisa dipengaruhi apapun dalam menjalankan tugas.

"Artinya menjadi anggota KPU bukan pekerjaan sambilan. Konsekuensinya, bagi yang PNS atau apa, kan harus mengundurkan diri," ujarnya menjelaskan.

Surat Ketua KPU Nomor 666/SDM.12.-SD/05/KPU/XI/2017 tanggal 7 November 2017 ternyata tidak hanya berlaku bagi anggota KPU dari tingkat pusat hingga daerah. Karena penyelenggara Pemilu dan Pilkada bukan hanya KPU.

"Peraturan ini juga berlaku bagi anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) tingkat provinsi dan kabupaten, kota," ujarnya.

Untuk memastikan itu semua, KPU pusat meminta seluruh anggotanya membuat pernyataan secara tertulis. "Surat keputusan pemberhentian dari ormas dan surat pernyataan diserahkan kepada KPU paling lambat tanggal 29 Desember 2017.” (mus)