JK dan Akbar Didesak Cari Pengganti Setya Novanto

Setya Novanto kunjungi pengungsi Gunung Agung.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Istimewa

VIVA – Desakan agar Setya Novanto melepas jabatannya sebagai ketua umum Partai Golkar, semakin nyaring disuarakan oleh kader internal. Di antaranya dari Generasi Muda Partai Golkar (GMPG).

Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin

Salah satu anggotanya, Mirwan Vauly dalam diskusi di Gado Gado Boplo, Menteng, Jakarta, mengatakan sudah saatnya Golkar memikirkan pengganti Setya Novanto.

"Ini sudah saatnya memikirkan elektabilitas partai, memikirkan 2018 dan 2019, jangan lagi memikirkan satu orang. Partai harus menang secara politik. Ini menyiksa Partai Golkar," ujar Mirwan, Sabtu, 11 November 2017.

Polisi Didesak Segera Usut Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Stop Kasus e-KTP

Desakan ini terjadi, setelah pada Jumat 10 November kemarin, Setya Novanto ditetapkan lagi sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Setelah sebelumnya bebas karena menang di pra-peradilan.

Maka setelah ditetapkan lagi, Marwan melihat sudah saatnya Partai Golkar mendapat ketua umum yang baru. Para senior dan tokoh diminta untuk kembali turun panggung.

Respon Jokowi Usai Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Polri

"Mudah-mudahan Bang Akbar (Akbar Tanjung), Pak JK kembali melihat. Ini harus dihentikan, segera cari ketua partai baru," katanya.

Sebelumnya, surat perintah dimulainya penyidikan atas nama Setya Novanto telah diterbitkan pada 31 Oktober 2017. Proses penyelidikan ini juga telah dilakukan. Dua kali Novanto dipanggil penyidik KPK untuk mengklarifikasi, namun dia tidak memenuhi pemeriksaan.

Novanto dalam kasus ini dijerat menggunakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"SN (Setya Novanto) selaku anggota 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan (dkk), diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi, mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2017. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya