- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tanjung menyatakan, perlu ada pergantian kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar. Hal ini terkait ditetapkannya lagi, Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP.
"Harus ada kesiapan semua pihak, seluruh stakeholder Partai Golkar siap untuk melakukan perbaikan dan perubahan dari berbagai aspek yang ada di dalam organisasi. Bahkan kalau memang itu yang kita anggap terbaik untuk Golkar, termasuk perubahan dalam kepemimpinan," kata Akbar di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa 14 November 2017.
Menurut dia, pemimpin partai juga yang akan menentukan keberhasilan partai. Begitu juga pemimpin itu yang akan bisa mempengaruhi bagaimana opini publik terhadap partai. "Kalau pemimpinnya di mata publik katakanlah tidak akseptabel, bisa mengakibatkan tren publik juga memberikan penilaian terhadap Golkar juga mengalami penurunan," kata Akbar
Saat ditanya soal sosok yang tepat menggantikan Novanto, ia mengatakan harus diselaraskan dengan peraturan organisasi. Dalam hal ini perlu digelar munas atau munaslub.
"Saya sendiri menjadi ketum partai Golkar melalui rekrutmen pemimpin, melalui musyawarah nasional luar biasa. Jadi semua posisinya grade-nya sama. Baik itu munas biasa yang konvensional maupun munaslub, grade dan kualitas produk dari hasil produk munas ataupun munaslub itu sama," kata Akbar.
Soal tokohnya, ia menyerahkan pada mekanisme munas. Tapi ia menilai mereka yang duduk di DPP bisa berkesempatan menjadi ketua umum. "Saya tidak dalam posisi untuk menyebut nama-nama itu. Kita serahkanlah kepada mekanisme munas, atau mekanisme partai. Untuk memutuskan siapa yang terbaik."
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
