Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Selasa, 14 November 2017 | 21:59 WIB
  • Eks Jubir Gus Dur Kritik JK

  • Oleh
    • Syahrul Ansyari
Eks Jubir Gus Dur Kritik JK
Photo :
  • Antara/ Widodo S Jusuf
Adhie Massardi.

VIVA – Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi menyoroti berbagai komentar dan perhatian Wakil Presiden Jusuf Kalla soal kasus KTP elektronik yang membelit Ketua DPR Setya Novanto. 

Adhie menduga kuat, pernyataan JK atas Novanto kental dengan nuansa manuver politik. Selain itu, dia memandang pertarungan komentar maupun pernyataan JK atas Novanto cenderung malah menonjolkan sisi personal antara JK dengan Ketua Umum Partai Golkar tersebut. 

"Saya melihat komentar-komentarnya itu seperti persoalan Novanto itu persoalan pribadi dengan JK," ujar Adhie dalam keterangannya, Selasa 14 November 2017. 

Jika motif pribadi JK diseret pada ranah hukum kasus Novanto, menurut Adhie, akan merusak penanganan kasus hukum seseorang. "Justru yang kita tanyakan itu bukan hanya intervensinya, tapi kalau urusan personal dibawa, dimanipulasi seolah-olah menjadi hukum. Ini yang berbahaya," ujarnya menjelaskan.

Sebagaimana diketahui, Novanto telah memenangkan praperadilan dalam kasus e-KTP. Kemenangan Novanto makin menguat dengan ditolaknya banding KPK di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, atas kasus dan peran Novanto dalam kasus yang sama. Namun KPK belakangan menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka. Sehingga penetapan tersebut dipandang tak lagi murni persoalan hukum, tapi lebih cenderung politis. 

Adhie menduga, sikap kencang JK menanggapi kasus Novanto itu kental dengan manuver politik, yakni adanya keinginan mengambil alih Partai Golkar dan jabatan DPR dari Novanto. Apalagi tahun depan, sudah memasuki tahun politik.  "Ada apa dengan JK, apa mau ambil kembali Golkar, apa mau menempatkan orangnya di posisi Ketua DPR. Atau kedua-keduanya. Sebentar lagi tahun politik, siapapun ingin. Ada apa?" ujarnya. 

Jubir Gus Dur itu juga meminta KPK jangan mau dijadikan alat oleh oknum tertentu. KPK harus tetap menjaga independensinya sebagai lembaga penegak hukum, jangan sampai jadi alat manuver JK. "Jadi memang JK itu mau ambil Golkar, itu enggak boleh terjadi. Jadi siapa di balik semua itu, bisa dilihat di Google, siapa yang terkencang minta Novanto mundur," ujarnya menjelaskan. 

Dalam kacamata politiknya, Presiden Jokowi lebih nyaman dengan menggandeng Novanto. Sebab Novanto setia mendukung pencalonan Jokowi untuk periode selanjutnya. Selain itu, Novanto dipandang selama ini loyal mendukung Jokowi. 

Sampai saat ini, belum ada tanggapan dari kubu JK atas tudingan yang dilancarkan eks juru bicara Gus Dur tersebut. 

Beberapa waktu lalu, JK mengatakan, pemeriksaan Novanto oleh KPK tak harus memerlukan izin presiden. Menurutnya, KPK memiliki Undang-Undang Tipikor yang berbeda dengan penegak hukum lainnya. 

Pernyataan itu memicu reaksi kubu Novanto. Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunasi menuding JK tak mengerti hukum terkait pernyataannya soal tak perlu izin Presiden untuk memanggil kliennya. Untuk itu, Fredrich meminta agar JK tak lagi mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung apalagi sampai menggiring opini publik, terkait kasus Novanto. (mus)