Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Rabu, 15 November 2017 | 11:07 WIB
  • PAN Desak Setya Novanto ke KPK, Jangan Banyak Alasan

  • Oleh
    • Hardani Triyoga,
    • Lilis Khalisotussurur
PAN Desak Setya Novanto ke KPK, Jangan Banyak Alasan
Photo :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
Setya Novanto saat hadiri sidang kasus e-KTP

VIVA – Politikus PAN, Yandri Susanto, sarankan Ketua DPR Setya Novanto agar sebaiknya hadir memenuhi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kasus korupsi proyek e-KTP. Menurut Yandri, sebagai wakil rakyat, Novanto harus memberi contoh untuk menghormati proses hukum.

"Kita menghargai proses hukum yah jadi siapa pun warga negara termasuk pejabat publik lebih-lebih sebagai anggota DPR yang merepresentasikan sebagai wakil rakyat sebaiknya hadir saja," kata Yandri di gedung DPR, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

Yandri menegaskan, agar Novanto tidak perlu banyak alasan menunggu izin presiden agar bisa diperiksa KPK. Kemudian, menyinggung hal yang berkaitan dengan imunitas anggota dewan. Sebab, alasan-alasan Novanto tersebut dianggap kurang pas.

"Saya khawatir justru akan menciderai lembaga DPR yang sangat kita hormati ini. Oleh karena itu saya sarankan pada Pak Novanto datang saja. Kasih kesempatan pada KPK dan KPK juga sudah memberikan kesempatan pada pak Novanto untuk memberikan klarifikasi dan meminta keterangan," lanjut Yandri.

Ia menilai Novanto tak perlu takut. Sebab cukup sampaikan apa adanya. Hal ini juga agar enak dipandang masyarakat. Kedatangan Novanto ke KPK juga diperlukan agar jangan seolah olah DPR banyak melakukan pemberatan pada Undang-undang. Sementara, UU tidak mengatur seperti itu.

"Sejatinya Pak Nov datang saja pada KPK, tidak perlu banyak alasan," ujarnya.

KPK hari ini dijadwalkan memanggil Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP. Kendati begitu, Novanto dipastikan tidak akan memenuhi panggilan perdana KPK pada hari ini, Rabu, 15 November 2017. Salah satu alasannya karena masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pasal UU KPK.

"Kami sudah kirim surat (ke KPK), kami tidak akan hadir," kata penasihat hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, dikonfirmasi awak media. (ren)