- Jay Bramena/ VIVA.co.id
VIVA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan kasus korupsi Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjadi sebab adanya penurunan elektabilitas Golkar. Karena itu perlu ada upaya penyelamatan Golkar.
"Golkar khususnya di Jabar, umumnya nasional alami penurunan elektabilitas, sudah terasa sejak 4 bulan terakhir. Khususnya Jabar dalam dua bulan ini alami penurunan 6 persen," kata Dedi saat dihubungi VIVA, Minggu, 19 November 2017.
Menurutnya, penurunan elektabilitas akan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penurunan Golkar secara nasional. Sehingga diperlukan langkah penyelamatan organisasi.
"Langkahnya itu ada dua hal. Pertama, dilakukan melalui pleno DPP. Pleno DPP bisa memutuskan Pelaksana tugas (Plt). Kemudian Rapimnas atau Munaslub. Plt sifatnya sementara. Plt bisa bersifat subjektif karena diputuskan berdasarkan keinginan DPP. Kedua hasil pleno dibawa rapimnas. Ini terbatas pada pimpinan DPD I," kata Dedi.
Ketiga, ia melanjutkan ada langkah bisa lebih cepat setelah pleno yaitu dengan Munaslub. Menurutnya, dari pilihan pleno DPP, Rapimnas, atau Munaslub bisa diambil upaya forum mana yang strategis bagi perubahan Golkar.
"Kalau pleno bisa dianggap selamatkan partai silakan. Kalau Rapimnas bisa selamatkan partai silakan, kalau Munaslub selamatkan partai kita laksanakan. Prinsip dasar saya adalah penyelamatan partai. Apapun mekanismenya yang penting partai ini selamat. Kalau pleno misalnya melahirkan plt, plt-nya sesuai enggak dengan kehendak publik," kata Dedi.
Ia menegaskan kalau memang akan ada plt maka plt yang dipilih harus mencerminkan keinginan orang banyak. Karena itu ia mengusulkan agar pleno DPP tak memutuskan hanya satu orang plt, tapi beberapa plt.
"Beberapa nama dibawa ke Rapimnas. Tinggal dikaji apakah plt ini sifatnya sementara atau sampai Munas normal ke depan. Itu dikaji dulu. Kalau sementara, berarti hasil ini mengantarkan Munas. Kalau plt didesain untuk sampai 2019, tinggal apakah plt sesuai kehendak publik atau tidak. Karena kalau tak sesuai kehendak publik tak selamatkan partai juga," kata Dedi.
Ia pun menuturkan tak masalah kalau pun akan dilaksanakan Munas. Sebab apapun mekanismenya harus bisa melahirkan perubahan partai Golkar sesuai kehendak publik.
"Karena kan katanya suara Golkar suara rakyat, maka keputusan Golkar harus sesuai dengan kehendak publik. Agar Golkar bisa dalam waktu cepat me-recovery berbagai problem yang dialami," kata Dedi.
