Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Selasa, 28 November 2017 | 10:24 WIB
  • Mendagri Sindir Fenomena Bajak-Membajak Kader Partai

  • Oleh
    • Mohammad Arief Hidayat,
    • Nur Faishal (Surabaya)
Mendagri Sindir Fenomena Bajak-Membajak Kader Partai
Photo :
  • VIVA/Nur Faishal
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, pada Senin malam, 27 November 2017.

VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan aksi bajak-membajak kader partai pada proses pemilihan kepala daerah. Dia tidak menyebut spesifik pilkada di daerah mana itu terjadi. Tetapi dia menilai aksi semacam itu merusak kaderisasi di partai dan pada ujungnya merusak demokrasi.
 
“Regulasi yang ada harus menjamin adanya etika berdemokrasi. Salah satunya membangun etika berdemokrasi, di antaranya, bagaimana antarpartai politik dan antar-tim sukses pasangan calon, jangan bajak-membajak,” kata Menteri usai membuka Rapim KPU se-Indonesia di Surabaya pada Senin malam, 27 November 2017.
 
Tjahjo tidak menyebut di daerah mana itu terjadi, termasuk ketika ditanya apakah pernyataannya berhubungan dengan kader PDIP, Emil Dardak, yang menjadi bakal calon wakil gubernur Jatim mendampingi Khofifah Indar Parawansa, padahal PDIP telah mengusung Gus Ipul-Azwar Anas. “Hampir di semua daerah itu (bajak-membajak kader partai) terjadi,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu menyayangkan aksi bajak-membajak itu. Menurutnya, itu bisa merusak demokrasi di Indonesia. “Buat apa ada kaderisasi, buat apa diklat calon kepala daerah, buat apa ada pilkada, buat apa ada kebanggaan partai politik, kalau bajak-membajak ini masih terjadi,” kata Tjahjo. “Secara etika yang salah bukan partai politik, tapi individunya.”
 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arif Budiman mengatakan ada 171 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak pada 2018. Diprediksi terjadi kompetisi yang ketat. “Karena jumlah pemilih yang diperbutkan hampir 80 persen dari total pemilih nasional, sekitar 158 juta pemilih,” ujarnya.

Pilkada serentak 2018 bersamaan dengan Pemilu 2019. “Kendati 2019, tahapannya sudah dimulai dari 2017, seperti pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Jarak antara pilkada dengan pemilu nasional tidak lebih dari sepuluh bulan. Yang terjadi di 2018 sangat berpontensi memengaruhi di 2019. Kalau pilkada terganggu, pemilu nasional bisa pula terganggu. KPU harus betul-betul siap,” katanya.