Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Selasa, 5 Desember 2017 | 11:33 WIB
  • Netralitas TNI dalam Politik Jadi Tantangan Hadi Tjahjanto

  • Oleh
    • Hardani Triyoga,
    • Reza Fajri
Netralitas TNI dalam Politik Jadi Tantangan Hadi Tjahjanto
Photo :
  • VIVA.co.id/Twitter @_TNIAU
KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang kini menjadi calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki usia pensiun.

VIVA – Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto akan menghadapi sejumlah tantangan bila sudah dilantik nanti. Beberapa ujian ke depan seperti membangun soliditas TNI dan juga menjaga netralitas militer dalam perhelatan politik.

"Segera mempersiapkan TNI untuk mewujudkan netralitas dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada. Itu paling pokok," kata anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2017.

Supiadin menambahkan tugas berat lain Hadi adalah mengupayakan program Minimum Essential Force (MEF) atau kekuatan pokok minimum bisa terwujud konsisten hingga 2024. MEF adalah program modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI.

"MEF itu 70 persen kekuatan TNI harus terwujud. Jangan sampai dia mengubah lagi. Kemudian, dia harus juga membangun alutsista TNI secara proporsional," ujar Supiadin.

Ia juga meminta agar Marsekal Hadi memprioritaskan pertahanan wilayah perbatasan. Sementara visi dan misi Hadi juga akan dibahas dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR nanti.

"Terserah (visi misi) dia. Dia punya visi misi kita dalami," kata Supiadin yang juga purnawirawan TNI tersebut.

Makin Cepat Pergantian

Pengamat intelijen dan militer Susaningtyas Kertopati mengatakan proses pergantian Panglima TNI bisa dilakukan tanpa perlu menunggu habis masa pensiun Jenderal Gatot Nurmantyo. Hal ini mengacu dari pengalaman pergantian Panglima TNI sebelumnya.

"Ketentuan itu juga sesuai dengan amanat UU tentang TNI. Jadi, prinsipnya semakin cepat pergantian Panglima TNI oleh Presiden Jokowi akan semakin baik untuk organisasi TNI keseluruhan," kata Nuning dalam keterangannya, Selasa, 5 Desember 2017.

Kemudian, Nuning berharap agar Jenderal Gatot tak membuat keputusan strategis di tengah proses pergantiannya. Salah satunya seperti kebijakan mutasi perwira tinggi. Bila memang ada kebijakan mutasi maka pejabat TNI mesti mendukung program Panglima TNI yang baru.

"Mutasi pejabat TNI yang tidak selaras dengan kapasitas dan loyalitas kepada Panglima TNI yang baru dikhawatirkan dapat memecah belah soliditas TNI," tutur Nuning.