- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA - Anggota Pansus Terorisme, Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan pansus terorisme akan meminta dalam sidang paripurna agar pembahasan masa kerja pansus diperpanjang satu kali masa sidang. Alasannya, masih harus ada sejumlah substansi yang perlu diharmonisasi dengan UU lain.
"Pansus terorisme hari ini akan diperpanjang karena tunggu kesiapan pemerintah untuk membahasnya. Kenapa? Seluruh substansi sudah sama-sama kita setujui antara pemerintah dengan DPR. Jadi sudah tak ada lagi yang mentok. Tapi pemerintah masih perlu waktu sinkronisasi harmoniasi dengan UU lain," kata Bobby di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.
Ia mencontohkan RUU Terorisme harus disinkronisasi dengan UU TNI. Sebab, dalam RUU Terorisme ini dibahas soal keterlibatan TNI. Sementara kewenangan TNI sudah diatur dalam UU TNI.
"Pemerintah sedang mencari cara bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU ini. Lalu masalah kelembagaan BNPT. BNPT hanya perpres malah. Ini bagaimana dimasukkan dalam UU. Kan ada beberapa batasan," kata Bobby.
Menurutnya, kalau terlalu banyak pasal yang diubah lebih dari 50 persen maka sudah harus dibuat UU baru. Pemerintah sedang mencari formula agar substansi yang disetujui bersama bisa dimasukkan dalam legal drafting yang sesuai.
"Jadi masalah teknis saja. Dalam paripurna ini kita minta tambahan 1 kali masa sidang lagi. Jadi kira-kira Januari. Kalau bisa diselesikan pemerintah sudah tak masalah. Jadi tak ada lagi perbedaan, tarik ulur. Tinggal harmonisasi dan sinkronisasi," kata Bobby.
Panitia Khusus Revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dibentuk melalui Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 pada 12 April 2016. Namun hingga kini, setelah setahun lebih, mereka belum menyelesaikan tugasnya.
Bantu Perangi Terorisme di Afrika, Adakah Niat Terselubung Amerika?
Pemberontakan yang berulang di Nigeria Utara merupakan hasil dari lingkungan politik Nigeria.
