Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Selasa, 5 Desember 2017 | 12:18 WIB
  • Jokowi Diminta Pertahankan Hadi Tjahjanto Sampai Pilpres

  • Oleh
    • Hardani Triyoga,
    • Lilis Khalisotussurur
Jokowi Diminta Pertahankan Hadi Tjahjanto Sampai Pilpres
Photo :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Kepala Staf TNI AU yang baru Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri).

VIVA – Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto resmi diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi berharap, Jokowi tak mengganti Hadi hingga Pemilihan Presiden 2019 selesai. Menurut dia, dengan usia yang masih lama pensiun, Hadi berpotensi jabat Panglima TNI lebih panjang. Selain itu, Jokowi juga punya kedekatan dengan Hadi.

"Bukti beliau sudah pernah bekerja cukup baik, jadi sekretaris militer dan dengan umur sangat muda 54 tahun. Kami harap tak ada pergantian panglima lagi sampai pileg dan pilpres selesai," kata Bobby di gedung DPR, Jakarta, Selasa 5 Desember 2017.

Bobby menjelaskan, kerja panglima TNI tak terkait langsung dengan pilkada ataupun pemilu. Sebab soal keamanan dan ketertiban menjadi ranah Kepolisian. Namun, sinergi pengamanan TNI dengan Polri yang diperlukan. "Tapi yang perlu diperhatikan ada pilkada di Papua, enam kabupaten sehingga perlu sinergi dengan polisi juga," kata Bobby.

Ia justru menilai, tantangan utama Panglima TNI saat ini seperti pertahanan Indonesia dengan negara lainnya. Di antaranya terkait dengan situasi Laut Cina Selatan, Korea Utara dan rancangan revisi Undang-Undang Amerika terkait embargo Rusia, Iran dan Korut.

"Yang utama bagaimana panglima merespon RUU Amerika yang akan embargo Rusia, Iran, dan Korea Utara. Kita ketahui alutsista kita banyak yang beli di Rusia dan negara federasinya," kata Bobby.

Seperti diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI. Jenderal Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Saat ini, Hadi tinggal menunggu waktu untuk menjalankan uji kelayakan di Komisi I DPR. (mus)