- VIVAnews/ Juna Sanbawa
VIVA – Dorongan digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) terus disuarakan sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar.
Ketua DPD I Golkar DIY, Gandung Pardiman mengklaim sudah 34 DPD I yang setuju digelar munaslub, sehingga tidak ada alasan untuk menunda atau tidak menggelar.
"Jangan mencari-cari alasan untuk tak segera menggelar Munaslub karena 34 DPD I telah sepakat digelar munaslub," kata Gandung Pardiman, Selasa 5 Desember 2017.
Gandung menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai mandataris dari DPD I dan DPD II hukumnya wajib menggelar munaslub. Menurut dia, penyelamatan partai sudah harus dilakukan demi agenda politik
Kompromi dan aklamasi
Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tengah, Ridwan Bae, berharap proses pergantian Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bisa dipilih secara aklamasi. Hal ini untuk menghindari polemik jangka panjang di Golkar.
“Kami mau kompromi dalam pergantian pimpinan (Setya Novanto), kami berharap tidak ada faksi-faksi lagi dalam penentuan pengganti Pak Setnov. Iya harapan kami aklamasi,” kata Ridwan Bae kepada VIVA, Selasa 5 Desember 2017.
Menurutnya, untuk menghindari persaingan calon, penyelenggaraan munaslub harus secepatnya digelar. Kemudian, ia berharap pergantian Novanto secepatnya agar tidak menyita waktu.
Status Setya Novanto yang menjadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kursi ketua umum Golkar panas. Sejumlah nama kader Partai Beringin bermunculan dan digadang-gadang layak menggantikan Novanto.
Beberapa nama yang muncul seperti Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera III Aziz Syamsudin, Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, dan Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
